Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyentil keberadaan lembaga-lembaga pemerintah yang dinilai tidak bekerja secara maksimal menjalankan tugas.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja (raker) Komisi III dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose, Kamis (20/1/2022).

Awalnya, ia mengutarakan adanya komentar dari publik yang menilai bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya meminimalisasi tindak kejahatan tertentu tidak berjalan maksimal.

"Hari ini kita bicara BNN, ini menyangkut nasib anak bangsa, bicara narkoba. Saya enggak mengerti pak, ada bahasa yang enggak enak didengar. Adanya KPK justru koruptor itu makin banyak, adanya BNN, peredaran narkoba makin besar," kata Aboe dalam rapat kerja, Kamis.

Baca juga: Kasus Narkoba di Jateng Meningkat, BNN Sebut Ada 1.300 Kasus Selama 2021

Politikus PKS itu meminta bantuan kepada Kepala BNN untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Ia mengaku tak mengetahui kebenaran dari adanya komentar publik mengenai semakin banyaknya korupsi dan peredaran narkoba di Tanah Air.

"Saya enggak mengerti ini apa benar atau enggak? Tolong coba dibantu, saya juga kayanya jadi perhatian," jelasnya.

Baca juga: Babak Baru Kasus Kapolrestabes Medan Diduga Terima Suap dari Istri Bandar Narkoba, Diperiksa Propam Polda Sumut

Hal itu diminta Aboe langsung kepada Petrus.

Sebab, ia meyakini Petrus dapat mampu mengubah kinerja BNN ke depannya untuk lebih memberantas peredaran narkotika.

"Saya senang adanya Pak Petrus di BNN karena, paling tidak, bisa lebih tegas, lugas dan jelas dalam menyikapi narkoba ini terkhusus mengenai pengedar. Jangan basa-basi lah pak ya," tegas Aboe.

Baca juga: PKS Ingatkan Anies soal Covid-19 di Jakarta: Jangan Sampai Kondisi Terburuk Terulang, Segera Evaluasi

Di sisi lain, ia menyarankan agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasalnya, saat ini, lembaga pemasyarakatan (LP) dinilai sudah melebihi kapasitas yang diakibatkan banyaknya tahanan narkotika.

"Makanya, kalau tadi di ujung ada revisi UU 35 segera lah pak, kita lelah juga kalau semua penjara-penjara terus," pungkas Aboe.