Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Kompas.com - 18/01/2022, 05:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekosongan jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) selama dua bulan terakhir segera terisi dalam waktu dekat.

Hal itu seiring akan digelarnya proses penunjukkan Pangkostrad oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) antara seminggu atau dua pekan ke depan.

Selama posisi Pangkostrad kosong, banyak pihak yang berspekulasi mengenai sosok pimpinan satuan tempur TNI AD itu. Spekulasi itu mulai dari sederet nama berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3 maupun Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang dua.

Akan tetapi, spekulasi itu kini mulai terjawab.

Baca juga: Panglima TNI Beri Sinyal Pangkostrad Baru Diisi Jenderal Bintang Dua

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa posisi Pangkostrad baru akan diisi oleh perwira tinggi berpangkat Mayjen.

Dengan demikian, sosok perwira tinggi berpangkat Mayjen ini akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, yakni menjadi Letjen.

Mengingat, posisi Pangkostrad sendiri adalah perwira tinggi berpangkat Letjen.

"Semua bintang dua yang eligible (layak), itu yang untuk AD (Pangkostrad)," kata Andika seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (17/1/2022).

Mengerucut

Teka-teki Pangkostrad baru turut menjadi perhatian partai politik. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Bahkan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan progres mengenai proses penunjukkan Pangkostrad baru.

Baca juga: Ini Daftar Pangkostrad dari Masa ke Masa dan Sejarah Kostrad

Hasto mengungkapkan, telah melihat proses komunikasi yang tengah berjalan antara Presiden Joko Widodo, Andika, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dalam menentukan sosok Pangkostrad baru.

"Proses yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengerucut terkait siapa yang akan diputuskan untuk mengisi jabatan strategis tersebut," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Senin.

Hasto menuturkan, PDI-P menilai posisi Pangkostrad merupakan jabatan yang sangat strategis.

Untuk itu, Hasto menilai bahwa dalam menentukan sosok Pangkostrad harus pula membicarakan soal politik pertahanan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com