Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Hal itu seiring akan digelarnya proses penunjukkan Pangkostrad oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) antara seminggu atau dua pekan ke depan.

Selama posisi Pangkostrad kosong, banyak pihak yang berspekulasi mengenai sosok pimpinan satuan tempur TNI AD itu. Spekulasi itu mulai dari sederet nama berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) atau jenderal bintang 3 maupun Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang dua.

Akan tetapi, spekulasi itu kini mulai terjawab.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa posisi Pangkostrad baru akan diisi oleh perwira tinggi berpangkat Mayjen.

Dengan demikian, sosok perwira tinggi berpangkat Mayjen ini akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, yakni menjadi Letjen.

Mengingat, posisi Pangkostrad sendiri adalah perwira tinggi berpangkat Letjen.

"Semua bintang dua yang eligible (layak), itu yang untuk AD (Pangkostrad)," kata Andika seusai rapat koordinasi tingkat menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (17/1/2022).

Mengerucut

Teka-teki Pangkostrad baru turut menjadi perhatian partai politik. Salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Bahkan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan progres mengenai proses penunjukkan Pangkostrad baru.

Hasto mengungkapkan, telah melihat proses komunikasi yang tengah berjalan antara Presiden Joko Widodo, Andika, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dalam menentukan sosok Pangkostrad baru.

"Proses yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengerucut terkait siapa yang akan diputuskan untuk mengisi jabatan strategis tersebut," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Senin.

Hasto menuturkan, PDI-P menilai posisi Pangkostrad merupakan jabatan yang sangat strategis.

Untuk itu, Hasto menilai bahwa dalam menentukan sosok Pangkostrad harus pula membicarakan soal politik pertahanan.

"Politik pertahanan itu dibagun untuk memastikan survive bangsa ini," ucapnya.

Posisi Pangkostrad, kata Hasto, juga haruslah dipilih sosok yang mampu membangun sumber kekuatan ketahanan negara.

Ia pun berkaca dengan adanya ketegangan di Laut Cina Selatan.

Menurut Hasto, hal itu seharusnya membuat Indonesia memerlukan kerja konsolidasi dalam memperkuat keseluruhan aspek ketahanan negara.

"Bagaimana kita dapat mendayagunakan seluruh sumber daya nasional di dalam membangun sumber kekuatan ketahanan negara," terangnya.

Maruli hingga Agus Subiyanto

Sementara itu, Direktur Institut for Security and Strategic Study (ISSES) Khairul Fahmi menilai, Pangdam Udaya Mayjen Maruli Simanjuntak dan Pangdam Siliwangi Mayjen Agus Subiyanto mempunyai peluang sebagai Pangkostrad baru.

Selain karena sudah atau sedang menjabat Pangdam, keduanya juga tergolong sama-sama mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.

Sebab, Maruli dan Agus Subiyanto sama-sama eks Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Selain itu, Maruli merupakan menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tentu saja dalam hal ini Maruli memang memiliki peluang. Namun bukan hanya dia, ada sederetan perwira bintang dua yang juga layak untuk mengisi jabatan Pangkostrad," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Meski demikian, Fahmi menyebut, peluang itu bisa saja sirna apabila dalam penunjukkannnya ternyata mempertimbangkan aspek senioritas.

Maruli yang merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1992 dianggap tidak akan menjadi pilihan utama karena masih ada sederet seniornya yang sama-sama layak mengemban jabatan tersebut.

"Maruli yang merupakan alumni Akmil 1992, tidak akan berada di prioritas pertama karena ada sejumlah senior di generasi Akmil 90-an yang juga layak, memiliki prestasi dan kaya pengalaman," kata Fahmi.

Di sisi lain, Fahmi mengungkapkan bahwa pengisian jabatan Pangkostrad tidak bisa terhindarkan dari dinamika politik. Hal ini dapat terlihat karena penunjukkan Pangksotrad harus melalui keputusan Presiden.

Namun yang terpenting, kata dia, hal-hal yang bersifat politis seperti kedekatan dengan kekuasaan maupun kekuatan politik tertentu mestinya tidak boleh menjadi pertimbangan utama.

Karena itu, imbuh dia, para pemangku kepentingan termasuk Presiden Joko Widodo jika telah mengantongi nama supaya segera disampaikan.

"Mau Maruli atau siapa pun sepanjang dinilai layak, segera saja dilantik, sehingga isu ini bisa disudahi," tegas dia.

"Toh siapa pun yang ditunjuk, enggak akan ada resistensi sepanjang memenuhi syarat, kompeten dan tidak punya riwayat karier yang buruk atau pernah melanggar hukum," imbuh dia.