Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Omicron Diprediksi Bisa Capai 60.000 di Februari, Epidemiolog: Itu Angka Minimum

Kompas.com - 14/01/2022, 14:23 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, proyeksi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang bisa mencapai 60.000 kasus pada Februari mendatang akibat varian Omicron sebagai perkiraan minimum.

Menurut Dicky, jumlah kasus pada gelombang ketiga Covid-19 akibat varian Omicron bisa lebih dari angka proyeksi pemerintah itu.

"Angka itu (60.000 kasus di Februari) sebenarnya angka minimum. Kalau bicara Omicron angka (penularannya) besar, yang terinfeksinya. Tapi mayoritas tak bergejala," ujar Dicky ketika dihubungi, Jumat (14/1/2022).

Ia menjelaskan, bila melihat tren di berbagai negara yang sudah melaporkan penularan kasus Omicron, dengan kapasitas testing tingkat menengah, jumlah penularannya sudah jauh lebih banyak ketimbang varian delta.

Baca juga: Dicabutnya Daftar 14 Negara yang Dilarang Masuk Indonesia di Tengah Lonjakan Omicron...

Hanya saja, gejala yang ditunjukkan cenderung ringan hingga sedang.

"Namun tidak mengandalkan bahwa ini infeksinya ringan sehingga akan baik-baik saja, nggak begitu. Ini risiko jangka panjangnya sangat serius," kata Dicky.

Menurut Dicky, Indonesia, dengan jumlah populasi penduduk yang besar harus melakukan langkah-langkah yang lebih intensif untuk menekan angka penularan varian Omicron.

Pasalnya, masih banyak penduduk yang belum divaksin serta ada risiko antibodi yang menurun bagi penduduk yang telah melakukan vaksin hingga dosis kedua.

Langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah mencegah agar tidak banyak pasien Covid-19 yang harus dirawat di rumah sakit.

"Vaksin dua dosis jangan dilupakan. Tapi bukan hanya vaksin, vaksin saja tidak akan menyelesaikan gelombang, tetapi harus menemukan kasus, tracing, testing, dan isolasi. Selain itu masyarakat juga harus mematuhi 5M dan yang masih penting PPKM itu di level 2 atau di level 3 harus dijaga," ujar Dicky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com