Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Megawati Kritik Jokowi soal Harga Cabai dan Minyak Goreng

Kompas.com - 10/01/2022, 12:16 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo terkait harga cabai dan minyak goreng.

Kritik disampaikan Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI-P ke-49, Senin (10/1/2022).

“Pak Jokowi, bayangkan, saya sering lihat tho, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian (tinggi), aneh menurut saya, kok klasik amat ya,” sebut Megawati.

Baca juga: Hut Ke-49 PDI-P, Cerita Megawati Saat Orang Ragu Menyapanya di Era Orde Baru

“76 tahun (Indonesia) merdeka lho, masa begitu aja (masalahnya) dimana salahnya? ini untuk kritik,” sambungnya.

Mega mengatakan, saat menjabat sebagai Anggota DPR, ia kerap berdiskusi langsung dengan petani ketika harga bahan pangan melambung tinggi.

“Saya juga mengkritik ketika di DPR itu makanan saya setiap hari. Tahu-tahu saya saya mesti kemana itu karena petani minta Ibu Mega datang karena kok kenapa harga bawang akan jatuh,” ceritanya.

Adapun Megawati pernah menjabat sebagai Anggota DPR tahun 1987 hingga 1992.

Ia lantas mempertanyakan pada Jokowi, kenapa sampai saat ini harga kebutuhan pokok selalu menjadi masalah.

“Jadi menurut saya itu pengalaman saya. Tapi kok sampai hari ini masih (bermasalah), klasik, sebenarnya ada apa?,” imbuh dia.

Diketahui memasuki 2022, harga cabai, terutama cabai rawit merah dan minyak goreng melambung tinggi.

Harga cabai di DKI Jakarta pekan lalu meningkat dua kali lipat, dari Rp 40.000 hingga Rp 60.000 per kilogram mencapai Rp 130.000 hingga Rp 140.000 per kilogram.

Baca juga: Minta Jokowi Tak Masukkan Hati Soal Sindiran Kodok, Megawati: Saya Berada di Belakangmu

Di Tegal, Jawa Tengah, harga cabai rawit meningkat dari Rp 37.000 hingga Rp 50.000 per kilogram mencapai Rp 90.000 per kilogram.

Sedangkan harga minyak goreng mencapai Rp 18.000 per liter, bahkan bisa lebih dari Rp 20.000 per liter.

Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) adalah Rp 11.000.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com