Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat PMI Jadi Sasaran Pemalakan Mafia Karantina, Diminta Rp 4 Juta dan Dipersilakan Pulang

Kompas.com - 23/12/2021, 08:40 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Video viral mengenai antrean panjang penumpang pesawat yang menunggu tempat karantina pada awal pekan ini mengungkap kembali modus-modus mafia karantina yang juga menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI).

Di dalam video yang diambil oleh seorang perempuan di Bandara Soekarno Hatta tersebut menunjukkan, sebagian besar antrean merupakan PMI dan banyak pula calo-calo yang beraksi di bandara menawarkan karantina dengan membayar dalam dalam jumlah tertentu.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejumlah PMI sudah melaporkan hal ini kepada mereka.

Baca juga: Migrant Care Sebut Pungli-Pemalakan kepada PMI di Wisma Atlet Nampaknya Sudah Biasa...

Meski tak mengungkapkan berapa jumlah laporan tersebut, menurutnya perilaku yang dialami oleh para PMI bukan hal yang baru.

"Yang terjadi ada pelaporan diskriminatif ke teman-teman pekerja migran yang pulang. Dan saya kira ini lagu lama dari pelayanan publik Indonesia di mana pekerja migrannya selalu dianggap warga negara plus dua, yang kalau ingin mendapat layanan harus mengeluarkan tambahan biaya," kata Wahyu ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (23/12/2021).

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah fakta-fakta modus pemalakan oleh mafia karantina yang dialami oleh pekerja migran:

Dimintai Rp 4 juta dan tak karantina

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menceritakan, kasus terbaru pungutan liar (pungli) yang dialami oleh pekerja migran baru terjadi pekan lalu.

Ia menjelaskan, salah seorang PMI yang baru pulang dari Hong Kong dimintai uang Rp 4 juta dari petugas yang berada di Bandara Soekarno Hatta.

"Saya lupa ada berapa kasus. Namun pekan lalu kami menangani kasus, ada teman (pekerja migran) pulang dari Hong Kong, itu harusnya karantina, tapi dia dipalak Rp 4 juta kemudian tidak karantina," jelas Anis.

Baca juga: Migrant Care Duga Ada Persoalan Tata Kelola Sehingga Banyak PMI Antre untuk Karantina di Wisma Atlet

Ia menjelaskan, pekerja migran tersebut sempat dibawa ke Wisma Atlet, namun tidak melakukan karantina di sana.

"Paspor ditahan oleh petugas, beberapa hari lalu kami mendatangi lagi untuk meminta paspornya," kata Anis.

Tak berani melapor

Anis pun mengaku telah beberapa kali mendapatkan aduan serupa dan mendampingi kasus pungli oleh mafia karantina yang dialami oleh para pekerja migran.

Ia menduga, sebenarnya kasus pungli tersebut tak hanya dialami beberapa namun banyak pekerja migran.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa malam (20/3/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa malam (20/3/2018).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com