Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Migrant Care Sebut Pungli-Pemalakan kepada PMI di Wisma Atlet Nampaknya Sudah Biasa...

Kompas.com - 22/12/2021, 21:06 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, banyak kasus pungutan liar (pungli) yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI) saat menjalani karantina usai pulang dari luar negeri.

Meski demikian, jumlah aduan yang diterima mereka tidak sebanyak kejadian yang terjadi di lapangan. Menurut dia, para PMI khawatir mendapat hukuman karena menyetorkan pungli tersebut.

"Nampaknya kalau melihat kasus itu biasa di Wisma Atlet negosiasi harga, pungli, pemalakan, seperti kasus selebgram beberapa waktu lalu," kata Anis ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu dirinya mendapat laporan terkait pungli yang dialami oleh PMI. PMI tersebut diketahui baru pulang dari Hong Kong dan dimintai uang Rp 4 juta oleh oknum petugas di Bandara Soekarno Hatta.

"Saya lupa ada berapa kasus. Namun pekan lalu kami menangani kasus, ada teman (pekerja migran) pulang dari Hong Kong, itu harusnya karantina, tapi dia dipalak Rp 4 juta kemudian tidak karantina," ujar Anis.

Baca juga: Satgas Covid-19 Tegaskan Karantina Terpusat Hanya Gratis untuk Pekerja Migran, Pelajar, dan ASN

Awal pekan ini, ramai diberitakan mengenai video yang menunjukkan antrian panjang para penumpang di Bandara Soekarno sedang mengantre untuk mendapatkan tempat karantina kesehatan usai pulang dari luar negeri.

Perempuan yang mengambil video tersebut selain mengungkapkan sebagian besar penumpang yang antri adalah pekerja migran, juga mengungkapkan banyak calo yang menawarkan karantina kesehatan di hotel.

Tak tanggung-tanggung, dia mengeklaim bahwa harga yang ditawarkan oleh calo untuk satu penumpang pesawat mencapai Rp 19 juta.

"Banyak calo-calo tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel, ya Bu," katanya kepada seorang perempuan yang ada di sebelahnya.

"Betul," jawab perempuan lain.

Baca juga: Pekerja Migran Antre Berjam-jam untuk Karantina, Pihak Wisma Atlet: Keterisian Kamar Masih Normal

"Itu hotel Rp 19 juta (untuk) satu orang, gila. Bener-bener nih mafianya luar biasa. Tolong diviralkan ya abang-abang, mpok-mpok, kakak-kakak, adik-adik, biar pemerintah melek deh," urai perekam video.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo pun menilai, kejadian yang dialami oleh para PMI tersebut diskriminatif.

Ia mengungkapkan, sebenarnya kasus serupa yang membuat para pekerja migran terlantar menunggu tempat karantina telah terjadi beberapa kali.

"Yang terjadi ada pelaporan diskriminatif ke teman-teman pekerja migran yang pulang. Dan saya kira ini lagu lama dari pelayanan publik Indonesia di mana pekerja migrannya selalu dianggap warga negara plus dua, yang kalau ingin mendapat layanan harus mengeluarkan tambahan biaya," kata Wahyu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com