Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Dalami Dugaan Penyelundupan Pekerja Migran Ilegal dalam Kecelakaan Kapal di Malaysia

Kompas.com - 20/12/2021, 15:33 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengungkapkan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendalaman atas penyelundupan pekerja migran ilegal Indonesia di perairan Johor Bahru, Malaysia.

Adapun kapal yang diduga ditumpangi sekitar 50 warga negara Indonesia (WNI) sebagai pekerja migran ilegal mengalami kecelakaan dalam perjalanannya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ke Johor Bahru, Malaysia, Rabu (15/12/2021).

Namun, sebelum melakukan penyelidikan, pihaknya akan lebih dahulu fokus kepada pencarian korban hilang.

“Kita belum melihat ke sana, tapi bagaimana kita lebih melihat kepada menolong korban ya. Kita belum melihat statusnya, tentu nanti ke arah sana (peneyelundupan),” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Pekerja Migran Ilegal Indonesia Jadi Korban Kapal Karam di Malaysia, Libatkan Sindikat Penyelundupan Orang

Menurut dia, pihaknya juga akan mencari tahu terkait proses penyelundupan migran ilegal dari Indonesia ke Malaysia.

“Kita akan lihat proses mereka atau proses pengiriman, siapa yang mengirimkan mereka ke sana itu nanti,” tegas dia.

Ia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap sejumlah korban yang meninggal dunia.

Kemudian, jenazah tersebut akan dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing.

Sementara itu, bagi korban yang ditemukan selamat akan diproses terkait proses mereka bisa dianggap sebagai migran ilegal masuk ke Malaysia.

“Nanti para korban yang selamat tentu kita akan mencari informasi bagaimana proses mereka, sehingga oleh pemerintah Malaysia dianggap sebagai ilegal,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut jumlah WNI yang meninggal dalam kecelakaan kapal di laut Malaysia bertambah menjadi 21 orang.

Baca juga: Pekerja Migran Ilegal Jadi Korban Kapal Karam di Malaysia: Menguak Mafia dan Sindikat Penyelundup Manusia

Benny menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim investigasi khusus untuk mencari fakta seputar kecelakaan kapal tersebut.

Tim investigasi itu dipimpin oleh Irjen Ahmad Kartiko yang menjadi Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI dan mulai beroperasi mulai besok, Minggu (19/12/2021).

“Besok mereka berangkat ke Tanjung Pinang dan tentu mudah-mudahan dari investigasi menyeluruh ini kita bisa memastikan siapa bandar, siapa pengusaha, apakah melibatkan oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan,” kata Benny di Gedung BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (18/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com