Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ancam Beri Sanksi ke Daerah yang Cakupan Vaksinasinya Rendah

Kompas.com - 18/12/2021, 06:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pada akhir 2021, pihaknya akan mengevaluasi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama.

Dia pun menyiapkan sanksi berupa disinsentif anggaran kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah.

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," ujar Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (18/12/2021).

"Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan dana insentif daerah dan dana alokasi umum," imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Omicron Ditemukan di Indonesia, Kita Harus Segera Vaksinasi Lengkap

Dia pun mengingatkan, daerah dengan angka capaian vaksinasi Covid-19 yang rendah akan mempengaruhi angka rata-rata nasional.

Tito mencontohkan, salah satu daerah yang angka capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen yakni Sumatera Barat.

Dia sudah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Dan beliau minta untuk ditingkatkan. Kedatangan saya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden," kata Tito.

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Presiden Minta Masyarakat Tidak Panik dan Segera Ikut Vaksinasi

"Selain Mendagri, Presiden juga menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, dengan adanya temuan varian Omicron di Indonesia, masyarakat harus didorong segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara penuh.

Vaksinasi dosis lengkap, menurut Reisa, dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap potensi infeksi varian baru tersebut.

"Ditemukannya varian Omicron di indonesia harus membuat kita semakin segera mendapatkan perlindungan penuh, yakni dengan dua kali vaksinasi (Covid-19)," ujar Reisa dalam keterangan pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Jokowi Ingatkan Masyarakat Segera Vaksinasi


"Jangan ditunda apalagi tidak dilanjutkan sama sekali," tegasnya.

Reisa mengingatkan, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan bahaya virus corona beserta berbagai mutasinya masih mengintai.

Dia menekankan, vaksin Covid-19 telah terbukti melindungi tubuh dari potensi sakit berat yang menimbulkan kondisi kegawatdaruratan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com