Pemerintah Bakal Gaet Swasta untuk Impor Vaksin "Booster"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, pemerintah bakal menggaet perusahaan farmasi swasta dalam mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster pada 2022.

Dante mengatakan, perusahaan farmasi swasta nantinya harus mengikuti mekanisme impor vaksin Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk yang diimpor swasta dikendalikan dengan berbagai macam mekanisme dan jenis vaksinnya yang sudah listing WHO dan emergency use authorization (EUA) BPOM," kata Dante dalam acara Economic Outlook 2022 IDX Channel, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: BPOM Memproses Izin Penggunaan 3 Jenis Vaksin Covid-19 untuk Booster

Dante mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian terkait kerja sama dengan pihak swasta dalam pengadaan vaksin booster agar keamanan vaksin dapat dimonitor Kemenkes.

"Tetap dilakukan koordinasi untuk jenis vaksin yang akan di-supply oleh swasta," ujarnya.

Menurut Dante, vaksin Sinopharm rencananya akan dialokasikan untuk vaksinasi booster berbayar. Selain itu, vaksin Merah Putih akan dialokasikan sebagai tambahan jenis vaksin booster.

"Ini penting untuk melakukan booster dengan mengedepankan ketahanan kita melalui vaksin merah putih dengan adanya ini kita tidak bergantung pada impor," ucap dia.

Baca juga: Faskes Akan Layani Vaksinasi Booster Berbayar, Kecuali Puskesmas

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, biaya vaksinasi booster yang dimulai pada Januari 2022 tidak akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Budi mengatakan, pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksinasi booster bagi warga lanjut usia dan penerima bantuan iuran (PBI).

"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI non-lansia, itu akan ditanggung negara," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12/2021).

"Sedangkan untuk yang mandiri dan non-lansia itu akan kita buka agar perusahan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat," ujar Budi.

Budi menyebutkan, penjualan vaksin secara langusng kepada masyarakat diharapkan dapat menyebabkan keseimbangan pasar dan membuat masyarakat punya banyak pilihan vaksin.

Ia mengatakan, vaksin booster yang ditanggung APBN akan diberikan ke 83,1 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 92,4 juta dosis, termasuk cadangan sekitar 10 persen.

Baca juga: Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Sementara, vaksin booster yang tidak ditanggung APBN akan diberikan kepada 125,2 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 139 juta dosis.

Budi menekankan, semua vaksin booster harus mendapatkan izin dari World Health Organization dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, ia berharap vaksin booster juga ditinjau dan direkomendasikan oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Memang proses-proses perizinan dari WHO, BPOM, dan ITAGI masih bergerak, karena penelitian mengenai booster-nya pun masih berjalan," kata Budi.