Calon Anggota KPU: Pendidikan Pemilih Harus Diperkuat untuk Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diana Fawzia mengatakan, menyambut Pemilu 2024, pendidikan pemilih harus diperkuat dan ditingkatkan.

Menurut Diana, banyak potensi persoalan di Pemilu 2024, seperti kendala teknis hingga soal politik uang dan identitas yang bisa diantisipasi jika pemilih memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.

"Kita perlu kuatkan dan tingkatkan untuk mengantisipasi kerumitan-kerumitan yang akan kita hadapi di Pemilu 2024. Menguatkan yang sudah ada dan meningkatkan yang masih lemah. Jadi menggunakan hak pilih secara merdeka, sadar, dan cerdas adalah tujuan dari pendidikan pemilih," kata Diana dalam diskusi daring yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Senin (13/12/2021).

Menurutnya, pemilih dalam pemilu merupakan bagian yang paling penting. Sebab, tanpa ada pemilih, pemilu tidak dapat diselenggarakan.

"Kalau pemilu, pihak ini pasti dibutuhkan. Tidak ada pemilu kalau tidak ada pihak ini, yaitu pemilih," ucapnya.

Baca juga: Calon Anggota KPU Abhan Nilai Pemilu 2024 Perlu Penyederhanaan Surat dan Rekapitulasi Suara

Diana pun memaparkan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan pemilih yaitu dengan merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, lanjut dia, KPU dapat menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi.

Kemudian, memperkuat pemetaan pemilih berdasarkan geografis, disparitas sosial-ekonomi, dan jaringan internet, serta memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara periodik tiap lima tahun.

"Sehingga meninggalkan legacy untuk KPU periode berikutnya," ujar Diana.

Sementara itu, secara khusus, Diana menegaskan perlu ada peningkatan perhatian pada perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus.

Menurut Diana, tingkat partisipasi politik perempuan tidak berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan mereka tentang pemilu. Selain itu, perempuan juga rentan terhadap disinformasi, berita bohong, dan politik identitas.

Baca juga: Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Di lain sisi, perempuan memiliki kuasa, pengaruh, militansi, dan jejaring yang luar biasa. Selain itu, berdasarkan data KPU 2019, jika ditambahkan dengan DPT luar negeri, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

"Mendidik perempuan pemilih adalah investasi pendidikan pemilih jangka panjang, karena mendidik perempuan sama dengan mendidik seluruh bangsa," katanya.

Diana melanjutkan, kelompok berkebutuhan khusus pun selama ini belum jadi perhatian. Padahal, kelompok ini memiliki beragam kebutuhan.

"Kelompok ini belum banyak disasar, masih dianggap sebagai kelompok yang homogen. Padahal berkebutuhan khusus ini heterogen. Kategorinya banyak dan kebutuhannya banyak," tuturnya.

Diana pun mengatakan, perlu ada metode atau instrumen khusus sebagai media penyampaian untuk melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok berkebutuhan khusus.

Menurutnya, KPU dapat melakukannya bersama para mitra yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pendidikan pemilih kepada kelompok ini.