Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kompas.com - 02/12/2021, 16:36 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.COM – Juru Bicara (Jubir) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi melaporkan, pihaknya menemukan 390 isu hoaks vaksinasi Covid-19 di media sosial.

"Ada sekitar 390 isu hoaks vaksinasi Covid-19 pada 2.425 unggahan medos dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 2.233. Juga sudah dilakukan pemutusan akses atas 2.425 unggahan tersebut,” kata Dedy, dikutip dari covid19.go.id, Kamis (2/12/2021).

Deddy melanjutkan, Kemenkominfo juga menemukan sebanyak 48 isu pada 1.167 unggahan medsos dengan persebaran terbanyak di Facebook, yaitu 1.149 hoaks tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sebelumnya, Kemenkominfo juga telah memutuskan akses terhadap informasi hoaks pada sejumlah 1.003 unggahan dan saat ini sejumlah 164 unggahan.

Baca juga: Hoaks, Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Dedy menyebutkan, akhir-akhir ini terdapat beberapa informasi hoaks yang beredar tentang poster iklan Covid-19 yang mengajak orangtua menyumbangkan organ anak-anak mereka.

“Pada tanggal yang sama juga tersebar berita palsu tentang negara Jepang yang memutuskan untuk menghentikan program vaksinasi Covid-19 dan lebih memilih Ivermectin yang dapat menghentikan penyakit Covid-19 dalam waktu semalam,” sebut Dedy.

Selain itu, lanjut dia, ada pula informasi hoaks di unggahan Facebook mengklaim orang yang disuntik vaksin cenderung mengalami perubahan mental dan fisik.

“Muncul juga hoaks berupa narasi video yang beredar di sosial media berupa potongan video berbahasa asing yang mengklaim bahwa tes swab Covid-19 adalah vaksinasi yang terselubung,” kata Dedy.

Baca juga: Webinar Undip: Cegah Hoaks Covid-19 dengan Literasi Kesehatan Digital

Ia juga menyebutkan bahwa ada informasi hoaks yang cukup heboh, yaitu kabar bahwa istri Chief Executive Officer (CEO) Pfizer meninggal dunia akibat komplikasi vaksin Covid-19.

Sebagai informasi, Kemenkominfo sebelumnya menemukan 1.991 informasi hoaks pada 5.131 unggahan media sosial (medsos) dengan jumlah terbanyak di Facebook, yaitu sejumlah 4.432 unggahan.

Data tersebut, kata Dedy, tercatat sejak Januari 2020 sampai 18 November 2021.

“Kita juga kerap mendengar kabar duka hilangnya nyawa seseorang yang terkena Covid-19 karena percaya bahwa COVID-19 itu tidak nyata, hanya flu biasa bahkan ada yang menganggap COVID-19 sebagai konspirasi elite global,” tuturnya.

Dedy mengatakan, saat ini Kemenkominfo sedang melakukan pemutusan akses terhadap konten hoaks yang tersebar di medsos tersebut.

Baca juga: VIDEO Cek Fakta: Hoaks! Air Laut Asin karena Bercampur Sperma Paus

Saat ini, Kemenkominfo telah memutus akses 5.004 unggahan medsos dan sejumlah 127 unggahan masih diproses.

Dedy pun meminta masyarakat tidak mudah termakan berita hoaks.

“Dengan menghentikan persebaran hoaks, melakukan literasi digital, semangat melakukan vaksinasi, serta taat protokol kesehatan (prokes), bersama kita mampu dalam menekan risiko persebaran Covid-19,” kata Dedy.

Ia berpesan, agar masyarakat selalu memeriksa informasi yang tersebar di medsos.

Selain itu, ia juga berpesan agar masyarakat yang telah divaksin tetap patuh menjalankan protokol kesehatan (prokes) 6M sesuai sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021.

Baca juga: [HOAKS] PPKM Level 4 Berlaku pada 24 Desember

Adapun prokes 6M yang dimaksud adalah selalu memakai masker, mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah kerumunan, serta menghindari makan bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com