Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar Komisi IV Soal Banjir dan Kerusakan Hutan di Kalimantan, Ini Penjelasan KLHK

Kompas.com - 22/11/2021, 21:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Helmi Basalamah mengaku pihaknya sudah melakukan analisis terkait banjir di Sintang dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan yang berlangsung lebih kurang satu bulan.

Menurut Helmi, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab banjir di Sintang yang hingga kini belum kunjung surut.

"Tidak hanya berdiri satu sisi saja misalnya curah hujan. Kami analisa, ini di dalam tiga faktor utama, yakni faktor curah hujan, faktor bentang alam maupun landscapenya. Kemudian, faktor penggunaan lahan," kata Helmi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

Helmi mengaku, pihaknya terus melakukan analisis mendalam untuk dapat menetapkan titik-titik yang akan dibenahi agar banjir tidak terjadi lagi.

Kendati demikian, menurutnya curah hujan menjadi faktor pertama penyebab banjir di Kalimantan.

"Untuk kondisi di Kalbar, saya ambil contoh, memang untuk curah hujannya pada akhir Oktober sampai awal November yang cukup tinggi. Hampir 300 milimeter per menit," ucapnya.

Curah hujan tinggi itu, kata dia, menghasilkan debit banjir sebesar 15.877,12 meter kubik per detik.

Kondisi itu bahkan melebihi kapasitas tampung sungai-sungai di Kalimantan sebesar 12.279,80 meter kubik per detik, sehingga terjadi luapan dengan debit 3.597,32 meter kubik per detik.

Kemudian, faktor kedua yaitu bentang alam. Menurut Helmi, bagian hulu Daerah Tangkapan Air (DTA) lokasi banjir didominasi oleh lereng curam sampai dengan sangat curam.

"Lokasi-lokasi banjir merupakan meander serta cekungan yang berada di hilir DAS (Daerah Aliran Sungai) dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir atau flood plain," papar Helmi.

Dia mengungkapkan, banjir terjadi pada DAS Kapuas dengan luas lebih kurang 9.659.790 hektar dan DTA banjir lebih kurang 6.941.735 hektar.

Sementara itu, terkait faktor penggunaan lahan, Helmi mengatakan bahwa areal terdampak berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang atau back swamp.

Ia menilai, perilaku masyarakat menggunakan lahan yang tidak seharusnya dijadikan permukiman juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir.

"Selain itu, mengenai sampah dan sebagainya. Ataupun pola pembuatan teras yang langsung melawan lereng. Itu semua menjadi alat kami menganalisis," jelas Helmi.

Lebih lanjut, Helmi menekankan bahwa pihaknya akan segera menuju Kalimantan guna melakukan kajian lapangan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com