Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar Komisi IV Soal Banjir dan Kerusakan Hutan di Kalimantan, Ini Penjelasan KLHK

Kompas.com - 22/11/2021, 21:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Helmi Basalamah mengaku pihaknya sudah melakukan analisis terkait banjir di Sintang dan sejumlah wilayah lain di Kalimantan yang berlangsung lebih kurang satu bulan.

Menurut Helmi, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab banjir di Sintang yang hingga kini belum kunjung surut.

"Tidak hanya berdiri satu sisi saja misalnya curah hujan. Kami analisa, ini di dalam tiga faktor utama, yakni faktor curah hujan, faktor bentang alam maupun landscapenya. Kemudian, faktor penggunaan lahan," kata Helmi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Ditanya Kapan KLHK Datangi Sintang yang Sudah Sebulan Banjir, Sekjen KLHK Jawab Hari Ini

Helmi mengaku, pihaknya terus melakukan analisis mendalam untuk dapat menetapkan titik-titik yang akan dibenahi agar banjir tidak terjadi lagi.

Kendati demikian, menurutnya curah hujan menjadi faktor pertama penyebab banjir di Kalimantan.

"Untuk kondisi di Kalbar, saya ambil contoh, memang untuk curah hujannya pada akhir Oktober sampai awal November yang cukup tinggi. Hampir 300 milimeter per menit," ucapnya.

Curah hujan tinggi itu, kata dia, menghasilkan debit banjir sebesar 15.877,12 meter kubik per detik.

Kondisi itu bahkan melebihi kapasitas tampung sungai-sungai di Kalimantan sebesar 12.279,80 meter kubik per detik, sehingga terjadi luapan dengan debit 3.597,32 meter kubik per detik.

Kemudian, faktor kedua yaitu bentang alam. Menurut Helmi, bagian hulu Daerah Tangkapan Air (DTA) lokasi banjir didominasi oleh lereng curam sampai dengan sangat curam.

"Lokasi-lokasi banjir merupakan meander serta cekungan yang berada di hilir DAS (Daerah Aliran Sungai) dan merupakan dataran rendah dengan sistem lahan berupa dataran banjir atau flood plain," papar Helmi.

Dia mengungkapkan, banjir terjadi pada DAS Kapuas dengan luas lebih kurang 9.659.790 hektar dan DTA banjir lebih kurang 6.941.735 hektar.

Sementara itu, terkait faktor penggunaan lahan, Helmi mengatakan bahwa areal terdampak berada pada sempadan sungai yang merupakan rawa belakang atau back swamp.

Ia menilai, perilaku masyarakat menggunakan lahan yang tidak seharusnya dijadikan permukiman juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir.

"Selain itu, mengenai sampah dan sebagainya. Ataupun pola pembuatan teras yang langsung melawan lereng. Itu semua menjadi alat kami menganalisis," jelas Helmi.

Lebih lanjut, Helmi menekankan bahwa pihaknya akan segera menuju Kalimantan guna melakukan kajian lapangan.

"Dalam waktu dekat, tim kami sudah berangkat ke lapangan untuk melihat titik-titik tadi dalam rangka penyelesaian langkah-langkah yang paling efektif kita bisa lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mempertanyakan lambannya KLHK dalam merespons banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan.

Ia mengaku menyampaikan aspirasi dan pertanyaan dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) nya, Kalimantan Barat soal respons KLHK terhadap banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

"Tentu kami ingin menanyakan banjir Sintang dan enam kabupaten lain sampai sekarang belum juga surut. Nah, bagaimana tindakan yang sudah dilakukan oleh KLHK? dan kami minta mendesak agar KLHK segera turun ke lapangan," kata Daniel dalam rapat.

Politisi PKB itu kemudian bertanya langsung kepada Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono yang hadir mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tentang respons KLHK menghadapi banjir Sintang.

Baca juga: Greenpeace Sebut Banjir Sintang karena Deforestasi, Kalbar Sudah Kehilangan 1,2 Juta Hektar Hutan

Bambang pun mengeklaim, pihaknya baru turun ke Sintang pada hari ini hingga Jumat (26/11/2021).

Namun tak ada penjelasan aksi apa yang sudah dilakukan tim dari KLHK di Sintang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com