Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Bantah soal Jutaan Data Peserta BPJS Kesehatan yang Terpental

Kompas.com - 18/11/2021, 14:40 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membantah temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) soal data jutaan peserta BPJS Kesehatan yang terpental.

Risma menyampaikan, pihaknya tidak pernah mementalkan peserta BPJS Kesehatan.

“Jadi enggak ada kita mementalkan itu,” kata Risma, dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Ombudsman Minta Kemensos Buka Data Jutaan Data Peserta BPJS Kesehatan yang Terpental

Risma menuturkan, Kemensos hanya menghilangkan data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma pun meminta Ombudsman membuktikan soal data peserta yang terpental.

"Jadi yang kita lakukan yang double, kalau misalkan Risma ada dua, Risma satunya yang saya hilangkan, yang terpental itu di mana, mari kita buktikan,” ujarnya.

Menurut Risma, sudah ada 33 juta data ganda dalam DTKS yang telah dihilangkan oleh Kemensos

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, proses tersebut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri.

“Tiga puluh tiga juta orang yang kita hilangkan itu yang double. Kita siap kok data. Kita setiap permasalahan data ada KPK, BPKP, Kejagung, Bareskrim, kita tunjukkan di mana yang padan,” imbuh dia.

Baca juga: Mensos Risma Hapus 9 Juta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyebutkan, ada jutaan peserta BPJS Kesehatan yang terpental berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Endi meminta Kemensos membuka identitas peserta yang terpental dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Silakan cek status kepesertaan teman-teman, jangan-jangan juga ada di antara kita yang terpental dari daftar yang ada, karena per 1 Oktober kemarin ada cukup banyak, jutaan, secara nasional itu para peserta BPJS Kesehatan terpental,” ujar Endi, dalam diskusi isu aktual Ombudsman, Senin (15/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com