Anggota DPR: Sangat Disayangkan, Kita Masih Butuh Vaksin tapi Ada yang Dibuang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan kasus vaksin kedaluwarsa di berbagai daerah yang menyebabkan vaksin-vaksin itu terpaksa dimusnahkan.

Rahmad mengatakan, kasus vaksin kedaluwarsa yang berulang kali terjadi semestinya menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam distribusi vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

"Sangat disayangkan ketika kita masih membutuhkan vaksin tapi ternyata ada vaksin yang dibuang, sehingga ini perlu penyempurnaan di lapangan," kata Rahmad saat dihubungi, Kammis (18/11/2021).

Baca juga: Ribuan Dosis Vaksin Moderna Dikembalikan di Sumsel, Kadinkes: Perlu Edukasi ke Masyarakat

Politikus PDI-P itu berpendapat, pemerintah daerah yang memiliki vaksin hampir kedaluwarsa tetapi tidak sanggup mendistribusikan ke masyarakat sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya.

Tujuannya, agar vaksin yang hampir kedaluwarsa tersebut dapat didistribusikan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan.

Rahmad juga mendorong agar pelaksana vaksinasi di lapangan tidak buru-buru membuka stok vaksin Covid-19 jika tidak mampu menghabiskannya agar tidak terbuang percuma.

"Lebih baik kekurangan tapi ambil di dinas daripada kita ngambil, membuka banyak, tapi tidak habis dipakai sehingga rusak," ujar Rahmad.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga mesti memberi peringatan kepada daerah mengenai batas kedaluwarsa vaksin yang didistribusikan supaya pemerintah daerah dapat mengelolanya lebih baik.

"Karena ini kejadian yang skian kalinya sehingga tata kelola pendistribusian dan pelaksanananya di lapangan harus proses penyempurnaan hari ke hari," kata Rahmad.

Ratusan dosis vaksin Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, akan dimusnahkan dengan alat penghancur limbah medis.

Baca juga: Ratusan Vaksin Covid-19 di Polewali Mandar Akan Dimusnahkan, Ini Penjelasan Dinkes

Vaksin merek SinoVac, AstraZeneca, dan Moderna itu terbuang karena sudah kedaluwarsa atau rusak setelah lama tidak terpakai.

Kepala Dinas Kesehatan Polewali Mandar Andi Suaib Nawawi mengatakan, sebagian vaksin yang akan dibuang sudah kedaluwarsa sejak Mei 2021.

Kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah antara lain di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Kudus.