Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Pro Kontra Menteri Jokowi Nyapres di 2024

Kompas.com - 16/11/2021, 13:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NAMA-nama yang bakal meramaikan bursa calon presiden (Capres) 2024 bisa dikelompokkan berdasarkan tiga kategori. Pertama, Capres kepala daerah. Kedua, Capres ketua umum partai. Ketiga, Capres yang berasal dari pusat kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.

Di kelompok pertama, Capres kepala daerah, ada tiga nama yang selalu muncul dalam survei. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Jokowi Tak Bisa Maju Capres Lagi, Lanskap Politik PDI-P Dinilai Berubah

Selanjutnya, di kelompok kedua, Capres ketua umum partai, juga ada tiga nama yang langganan masuk dalam survei. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Yang paling seru adalah membicarakan kelompok ketiga, Capres yang berasal dari pusat pemerintahan. Di antara mereka, ada nama-nama menteri Jokowi.

Bagaimana peluang para pejabat ini?

Mereka punya kans untuk maju. Ada panggung yang bisa mereka gunakan untuk menunjukkan kinerja sekaligus mempromosikan kiprah mereka.

Meski begitu, ada etika yang tetap harus dijaga. Sekali terpeleset, catatan buruk itu akan selalu dikenang.

Baca juga: Saat Golkar Lirik Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024...

Jokowi memberi kebebasan pada para menterinya untuk ikut bertarung di 2024. Kita mulai dari pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyitir pernyataan Presiden Jokowi,

“Tidak ada masalah. Artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas,” ujar Muzani di Gedung DPR kepada sejumlah Wartawan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Ada pro dan kontra terkait pendapat tersebut.

Yang pro berpendapat, kebebasan yang diberikan jauh-jauh hari kepada para menteri untuk berkontestasi akan berdampak positif. Mereka pasti akan menjaga diri untuk tidak terpeleset dan meningkatkan kinerjanya agar mendapat citra positif di masyarakat.

Sementara, yang kontra berpendapat, menteri yang punya niat nyapres pasti tidak bisa berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya membantu presiden. Terlebih, saat ini ada tugas berat yang harus diselesaikan yaitu mengatasi pagebluk Covid-19.

Anda setuju pendapat yang mana?

Menteri yang layak nyapres versi survei

Sejumlah survei telah mendapatkan nama-nama menteri yang layak maju sebagai Capres di Pilpres 2024 nanti. 

Survei Litbang Kompas yang digelar pada Oktober 2021 lalu menempatkan empat nama menteri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com