Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kargo Ducati Dibuka secara Ilegal, Anggota DPR: Jangan Sampai Jadi Negative Effect

Kompas.com - 11/11/2021, 18:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira meminta pihak panitia untuk meminta maaf dan memberikan penjelasan soal pembongkaran secara ilegal boks kargo berisi motor pabrikan Ducati di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Andreas mengatakan, penjelasan itu harus disampaikan agar kasus tersebut tidak menodai pelaksanaan World Superbike atau WSBK 2021 yang akan digelar di Indonesia.

"Kita perlu menjelaskan dan meminta maaf kepada Ducati-nya untuk kemudian jangan sampai ini menjadi negative effect untuk pelaksanaan di kita," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Ducati Kecewa, Boks Kargonya Dibuka Ilegal oleh Panitia WSBK Mandalika

Politikus PDI-P itu menilai, peristiwa tersebut dapat terjadi karena Indonesia belum biasa menjadi tuan rumah event besar seperti WSBK atau Moto GP yang rencananya akan digelar pada 2022 mendatang.

Padahal, kata Andreas, ada regulasi maupun kode etik yang mengatur bahwa kargo tersebut tidak boleh dibuka secara ilegal karena berkaitan dengan aspek kerahasiaan.

"Saya kira mungkin juga karena kita belum tau, pihak Bea Cukai mungkin mereka coba-coba, iseng-iseng pengin tahu pengin liat, namanya barang baru," ujar dia.

Media motorsport terkemuka Speedweek pada Kamis (11/11/2021), menampilkan video dan foto dari seseorang yang diduga panitia lokal MGPA sedang membuka boks kargo tim Ducati yang berlaga di World Superbike (WSBK) 2021.

Baca juga: Soal Kargo Ducati Diduga Dibuka Secara Ilegal di Mandalika, Dirut MGPA: Kami Minta Maaf...

Media itu menulis, seorang panitia lokal di Sirkuit Mandalika membuka secara ilegal boks tersebut. Orang itu juga terlihat "mengutak-atik" motor nomor 21 milik Michael Rinaldi.

Menurut regulasi, boks kargo dan logistik tim hanya boleh dibuka Bea Cukai atau tim sendiri agar mencegah manipulasi dan spionase dari tim lain.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Ricky Baheramsjah menyayangkan adanya pihak tak berkepentingan mendekati motor dan mengambil video tanpa izin.

Apalagi, gambar itu diunggah di media sosial sehingga menimbulkan keresahan di antara pelaku industri balap motor.

Baca juga: Penjelasan Bea dan Cukai terhadap Boks Kargo Motor Ducati yang Dibongkar di Mandalika

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com