Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor Covid-19: Distribusi Vaksin Belum Merata hingga ke Pedalaman

Kompas.com - 10/11/2021, 15:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lead Advokasi Lapor Covid-19 Agus Sarwono mengatakan, saat ini distribusi vaksin Covid-19 belum merata ke daerah pedalaman.

Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat pedalaman seperti masyarakat adat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

"Dari sisi akslerasi program vaksinasi, kami melihat bahwa proses distribusi vaksin saat ini memang belum merata, masih banyak teman-teman di pedalaman yang masih kesulitan untuk mendapatkan vaksin," kata Agus di acara diskusi virtual bertajuk Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: 200 Juta Dosis Vaksin Telah Disuntikkan, Jokowi: Terima Kasih Atas Peran Anda Semua

Agus memahami bahwa kondisi geografis Indonesia sangat besar.

Meskipun demikian, dia sangat berharap bahwa proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa sampai ke pelosok.

Agus mengatakan, pemerintah bisa berkaca pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, saat pemilu proses distribusi surat suara bisa didistribusikan hingga ke pelosok. 

"Kenapa tidak dengan vaksinasi meskipun kita tahu bahwa untuk mendistribusikan vaksin tidak mudah, karena memang membutuhkan rantai dinginnya yang solid," ujar Agus.

Namun secara prinsip, kata dia, proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sudah dilakukan dengan perencanaan yang lama, mulai dari mencari kandidat vaksin, menentukan, pengadaan, hingga pendistribusian telah berlangsung dengan baik.

Pihaknya mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang telah memiliki konsep yang cukup detail mulai dari distribusi di masing-masing provinsi hingga proses penggunaan dan lainnya.

Baca juga: Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 115, Indonesia Terima 4 Juta Vaksin Jadi Sinovac

Meskipun demikian, pihaknya juga masih menyayangkan data vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat adat dan kelompok penyandang disabilitas angkanya tidak dimunculkan oleh pemerintah.

"Alangkah lebih baik apabila pemerintah menurunkan (data vaksinasi) kelompok rentan yang dimaksud siapa selain kelompok lansia. Karena ada masyarakat adat, penyandang disabilitas dan lainnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com