Kontroversi Pernyataan Menteri LHK soal Pembangunan dan Deforestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar membuat pernyataan yang dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap lingkungan.

Pernyataan itu, diunggahnya di akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK pada Rabu (3/11/2021).

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Menteri Siti.

Unggahan ini pun langsung mendapat reaksi dari warganet dan Greenpeace Indonesia.

Mereka mempertanyakan dan mengkritisi pernyataan Menteri Siti.

Terlebih lagi, kicauan itu diunggahnya sehari setelah pertemuan Conference of Parties ke-26 (COP26) yang membahas isu perubahan iklim.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo ikut menandatangani komitmen untuk mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan pada 2030 yang tertuang dalam The Glasgow Leaders' Declaration on Forest and Land Use (Deklarasi Pemimpin Glasglow atas Hutan dan Pemanfaatan Lahan).

Melanjutkan unggahannya, Menteri Siti menjelaskan bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation atau deforestasi sama dengan melawan mandat UUD 1945.

"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," tulis Siti Nurbaya.

Sebetulnya, twit itu merupakan penggalan dari utas yang diunggah Siti Nurbaya. Dalam utasnya, Siti bicara soal FoLU Net Carbon Sink 2030 yang jangan diartikan sebagai zero deforestation.

FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan Nasional. pic.twitter.com/CBYf67mTzH

— Siti Nurbaya Bakar (@SitiNurbayaLHK) November 3, 2021

Pro pembangunan skala besar

Pernyataan Siti langsung mendapat tanggapan dari organisasi lingkungan, Greenpeace Indonesia.

Lewat akun Twitternya Greenpeace Indonesia langsung memberikan balasan atas cuitan Menteri Siti.

"Saudara-saudara, kami perkenalkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia," demikian tulis @GreenpeaceID.

Twit itu lantas dilanjutkan contoh pembangunan jalan Trans Papua yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua.

"Jalan trans Papua, salah satu contoh pembangunan yang digadang-gadangkan, namun apakah dampaknya bagi orang Papua dan lingkungan?," tulis Greenpeace.