Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: ASEAN Bahas Kemungkinan VTL Jadi Pengganti Karantina untuk Turis

Kompas.com - 01/11/2021, 18:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung soal kebijakan vaccine travel lane (VTL) sebagai norma baru untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 di negara-negara ASEAN.

Menurut Airlangga, kebijakan ini telah diterapkan oleh Thailand untuk tujuan wisata ke Pantai Phuket.

Hal itu dijelaskannya usai mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (KTT BIMP-EAGA) ke-14 dan Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (KTT IMT-GT) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada pekan lalu.

"Para pemimpin ASEAN sepakat di sub regional IMT-GT maupun BIMP-EAGA bahwa salah satu yang akan didorong adalah mengembalikan travel corridor dan bagaimana menggunakan VTL," ujarnya dilansir dari tayangan di kanal YouTube Perekonomian RI, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Kapal Live on Board Disiapkan untuk Karantina Turis Asing di Bali

Adapun yang dimaksud travel corridor adalah kebijakan pemerintah suatu negara untuk membuka kembali perjalanan khusus untuk kepentingan kedinasan, bisnis bahkan pariwisata dengan negara tertentu.

Sementara itu, VTL secara teknis diartikan bahwa orang yang telah divaksin Covid-19 secara penuh (dua dosis) sudah dapat bepergian ke suatu lokasi wisata di suatu negara tanpa harus menjalani karantina.

Namun, orang tersebut tetap harus menjalani pemeriksaan Covid-19 dengan tes PCR.

Airlangga melanjutkan, Thailand yang telah menerapkan kebijakan itu sejak Juli 2021 dapat memperbaiki kondisi pariwisatanya.

"Bahwa yang pergi ke Phuket itu tidak dikarantina. Itu sudah berlaku sejak Juli 2021. Dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Di situ terlihat bahwa jumlah turis dan devisa yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar itu meningkat," jelasnya.

Baca juga: Turis Indonesia Bisa Wisata ke Thailand Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Merujuk hal itu, dia menegaskan bahwa Indonesia bisa mempelajari penerapan VTL.

Sebab saat ini Indonesia telah membuka dua destinasi wisata, yakni di Kepulauan Riau (Kepri) dan Bali untuk turis asing.

Airlangga mengakui saat ini Indonesia belum bisa membedakan kategori para turis berdasarkan vaksinasi.

"Tentu kita akan belajar. Sekarang kita masih memberlakukan karantina dan juga memberlakukan PCR. Kita belum bisa bedakan berbasis pada vaksinasi," ungkapnya.

Baca juga: Inggris Longgarkan Aturan, Turis Asing Bisa Berkunjung Tanpa Karantina

Oleh karenanya, saat ini sedang ada pembicaraan di antara negara-negara ASEAN maupun dengan negara-negara di luar ASEAN terkait kebijakan VTL ini.

Pasalnya, para pemimpin negara ASEAN setuju jika VTL jadi standar baru dalam skrining di sektor pariwisata.

"Yang terkait VTL ini jadi standar baru, norma baru yang dianggap ini bisa mendorong pemulihan di sektor pariwisata," tegas Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com