Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Kompas.com - 27/10/2021, 16:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis meminta pemerintah mengevaluasi sistem keamanan siber negara.

Hal itu dilakukan menyusul peristiwa peretasan yang dialami situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh apa saja titik lemahnya dalam sistem siber terutama BSSN," ujar Beni kepada Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Menurut Beni, evaluasi ini penting dilakukan karena peretasan yang menimpa BSSN membuat publik kurang mempercayai sistem keamanan siber negara.

Dengan adanya peretasan tersebut, Beni meyakini bahwa ada kelemahan dalam sistem keamanan siber.

"Apalagi ini badan siber nasional yang mestinya sebagai penjaga terdepan bagi sistem siber negara," tegas dia.

Beni mengingatkan, jangan sampai peretasan ini merugikan keamanan nasional secara menyeluruh, terutama data strategis yang sangat krusial bagi kepentingan nasional Indonesia.

"Kalau peretasan diikuti dengan pencurian data-data strategis tentu saja ini membahayakan bagi negara, mudah-mudahan ini tidak terjadi," ungkap Beni.

Di sisi lain, Beni menuturkan bahwa secara kasat mata pemerintah nampaknya cukup serius menyadari pentingnya sistem keamanan siber seiring adanya program revolusi 4.0.

Namun demikian, terkadang dalam pelaksanaannya kerap mengalami hambatan budaya birokratis.

"Aspek responsif terhadap tantangan dan ancaman yang ada, salah satunya peretasan ini mungkin masih kurang cepat," imbuh dia.

Peretasan situs milik BSSN diungkap oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha melalui unggahan pengguna Twitter, @son1x777, Rabu (20/10/2021).

Unggahan tersebut bertuliskan Hacked by theMx0nday, yang artinya diretas oleh theMx0nday.

"Dituliskan oleh pelaku deface bahwa aksi ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brasil," ujar Pratama, dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).

Pratama mengatakan, deface merupakan peretasan ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Perubahan tersebut bisa meliputi seluruh halaman atau di bagian tertentu saja.

Baca juga: Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Contohnya, font website diganti, muncul iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan.

Menurut Pratama, BSSN seharusnya sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau business continuity planning (BCP) ketika terjadi serangan siber. "Karena induk CSIRT yang ada di Indonesia adalah BSSN," tutur dia.

Pihak BSSN sendiri menduga bahwa peretas berasal dari Brasil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com