Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kompas.com - 25/10/2021, 07:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat saling sindir.

Penyebabnya adalah adanya aksi saling membandingkan kinerja pemerintahan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya, yang dimulai oleh Sekretaris Jendera DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Kendati Hasto tidak menyebut siapa pemerintahan yang dimaksud, namun pihak Partai Demokrat berkeyakinan bahwa sindiran itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, Hasto menyebut pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan 10 tahun sebelum era Jokowi. Diketahi, sebelum Jokowi memimpin, SBY telah memimpin Indonesia selama dua periode atau 10 tahun.

Dalam keterangan tertulisnya, Hasto memuji kepemimpinan Jokowi dalam penanganan Covid-19 yang dinilainya berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

"Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021).

Hasto berpandangan, Presiden Jokowi selalu mengambil keputusan setiap mengadakan rapat. Adapun keputusan itu dinilai dapat dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Demokrat sebut Hasto hidup di alam mimpi

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, Hasto salah sasaran jika menilai SBY tak mengambil keputusan meski banyak mengadakan rapat di era pemerintahannya.

Prasangka Hasto menurut dia tidak tepat. Sebab, berdasarkan keterangan Jusuf Kalla (JK) yang merupakan Wakil Presiden pemerintahan SBY justru mengatakan hal sebaliknya.

"Entahlah jika itu dimaksudkan kepada Presiden terdahulu sebelum Pak SBY," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

"Merujuk pada testimoni Pak JK (Kalla) yang pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi Wapres Pak Jokowi bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan," tambah dia.

Klaim kerja cepat SBY

Selain itu, Kamhar mengklaim, SBY justru lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan.

Menurut dia, hal ini karena rekam jejak SBY sudah terbiasa terlatih menjadi pemimpin, termasuk ketika menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com