Dukung Pemilu Dilaksanakan 21 Februari 2024, PKB: Lebih Ideal dan Rasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menegaskan bahwa partainya tetap mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengusulkan Pemilu 2024 digelar 21 Februari.

Menurut dia, jika pemungutan suara digelar pada 15 Mei 2024 seperti diusulkan pemerintah, maka puncak kampanye akan bersamaan dengan ibadah puasa bulan Ramadhan.

"Puncak kampanye Pemilu di dalam bulan Ramadhan tentu tidak elok dan berpotensi mengganggu ibadah umat Islam. Ingat, kita adalah bangsa yang ber-Ketuhanan. Sila Pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Luqman dalam keterangannya, Minggu (10/10/2021).

Baca juga: PKS Kritik Langkah Pemerintah Umumkan Usulan Jadwal Pemilu 2024

Luqman merasa penting untuk mengingatkan pemerintah mengenai sensitifitas publik, terutama umat Islam saat bulan Ramadhan.

Ia mengatakan, jangan sampai nantinya pemerintah dituduh dengan sengaja menistakan Islam akibat memaksakan pencoblosan Pemilu 15 Mei 2024 yang mengakibatkan puncak kampanye berada di bulan Ramadhan.

"Selain itu, bulan Ramadhan sebagai puncak kampanye, juga berpotensi meningkatkan eskalasi politik juga identitas dan manuver politik bernuansa SARA," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan, PKB tidak ingin keutuhan NKRI terancam akibat Pemilu 2024.

Oleh karena kekhawatiran tersebut, PKB tetap mempertimbangkan agar pencoblosan Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

"Coblosan Pemilu 21 Februari jauh lebih ideal dan rasional," ucapnya.

Baca juga: PKB Ingin Pemilu Digelar Februari 2024 agar Kampanye Tak Berlangsung Saat Ramadhan

Luqman menambahkan, memaksakan pencoblosan Pemilu 15 Mei 2021, sementara Pilkada 27 November juga akan menimbulkan beban petugas penyelenggara Pemilu.

Berkaca pada Pemilu 2019, lanjut dia, hanya dengan satu pemilu, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit.

"Kita bisa bayangkan, tahun 2024, dengan beban Pemilu dan Pilkada serentak dalam waktu berdekatan, akan berapa ribu petugas meninggal dunia dan jatuh sakit?," imbuh Luqman.

"PKB tentu tidak ingin Pemilu menjadi mesin pembunuh bagi para petugas yang menyelenggarakannya. Jangankan ribuan, satu nyawa saja bagi PKB sangat berharga untuk diselamatkan," lanjut dia.

Hingga kini baik pemerintah, KPU dan DPR belum sepakat terkait dengan jadwal Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Jadwal Pemilu 2024, Perludem: KPU Punya Otoritas Tentukan Hari dan Tanggal

KPU mengusulkan tahap pemungutan suara dimulai 21 Februari 2021, sementara pemerintah menginginkan 15 Mei 2024.

Rencananya, Komisi II DPR akan mengadakan rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (6/10/2021).

Namun rapat ditunda karena Tito mesti mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, maka pembahasan jadwal Pemilu 2024 ditunda hingga masa reses DPR selesai November nanti.