Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Ingin Pemilu Digelar Februari 2024 agar Kampanye Tak Berlangsung Saat Ramadhan

Kompas.com - 07/10/2021, 17:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya ingin agar hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 jatuh pada 21 Februari 2024 sebagaimana usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jazilul mengatakan, tanggal itu dipilih karena PKB tidak ingin kampanye pemilu berlangsung selama bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Maret-April 2024 mendatang.

"Bagi kami bulan Februari sebelum Ramadhan, kalau Ramadhan ini politik identitas juga akan lebih kuat, terus yang kemudian penggunaan simbol-simbol agama, yang seharusnya halal bihalal buat acara kerukunan jadi acara rasan-rasan," kata Jazilul dalam acara rilis survei SMRC, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: Layaknya Ikut Liga Sepakbola, Demokrat Siap Pemilu 2024 Digelar Kapan Pun

Jazilul mengatakan, penentuan tanggal hari pencoblosan Pemilu akan memiliki dampak elektroal bagi partai-partai politik.

Ia mencontohkan, jika Pemilu digelar pada 15 Mei 2024 sebagaimana usul pemerintah, PKB juga mesti mempersiapkan rencana apa yang akan dilakukan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Oleh sebab itu, Jazilul menyatakan, PKB memilih agar Pemilu digelar pada 15 Februari 2024, atau sebelum bulan Ramadhan agar tidak mengganggu jalannya ibadah di bulan suci tersebut.

"Kami berharap juga setidaknya kalau terjadi pemilihan, pileg tidak terjadi pada bulan Ramadhan kampanyenya atau puncak kampanyenya karena itu akan menodai kemuliaan bulan Ramadhan karena bagi PKB ini beda lagi siasatnya," ujar wakil ketua MPR itu.

Hingga kini, belum ada keputusan mengenai hari pencoblosan Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Gerindra Dukung Wacana Pertemuan Presiden dengan Petinggi Parpol Bahas Pemilu 2024

Di satu sisi, KPU mengusulkan agar hari pencoblosan jatuh ada 21 Februari 2024, sedangkan pemerintah menginginkan agar Pemilu digelar pada 15 Mei 2024.

Sedianya, Komisi II bersama pemeirntah dan penyelenggara pemilu mengadakan rapat pada Rabu (6/10/2021) ini untuk memutuskan hal tersebut.

Namun, rapat ditunda dan keputusan soal hari pencoblosan Pemilu 2024 akan diambil setelah DPR menyelesaikan masa reses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com