Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 46,4 Persen Masyarakat Indonesia Masih Percaya Kebangkitan Komunisme

Kompas.com - 30/09/2021, 12:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan bahwa 46,4 persen responden di Indonesia  masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Adapun hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Median Rico Marbun dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis (30/9/2021).

"46,4 persen publik masih percaya isu kebangkitan komunisme. Sementara yang tidak percaya 45 persen," kata Rico dalam rilis yang dipantau secara daring, Kamis.

Berdasarkan temuan, 12,3 persen responden percaya isu kebangkitan komunisme lantaran adanya fenomena tenaga kerja asing (TKA) China dan proyek-proyek China di Indonesia.

Baca juga: Survei Median Ungkap Banyak Masyarakat Mau Divaksin Covid-19 Agar Bisa ke Mal hingga Bekerja

"Kemudian, adanya alasan bahwa ulama banyak ditangkap 12 persen. Indonesia tergantung vaksin dari China 11,8 persen. Negara China ingin mencaplok Natuna 9,4 persen," lanjut Rico.

Alasan selanjutnya yaitu mereka menganggap China ingin menguasai perekonomian Indonesia (9 persen).

Lalu, ada pula yang beralasan bahwa sejarah tentang komunis sengaja dikaburkan di Indonesia mulai dari film G30S/PKI, buku pelajaran dan lainnya. Responden yang beralasan itu sebesar 6,6 persen.

"Lalu banyaknya serangan ke penceramah 5,4 persen, usaha mengganti Pancasila 4,6 persen, konflik laut China Selatan 4,5 persen, komunis tidak akan pernah mati 1,3 persen," tambahnya.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya akan isu kebangkitan komunisme, 18 persen beralasan bahwa PKI dan komunis sudah dilarang di Indonesia.

Kemudian, mereka yang beralasan bahwa PKI sudah tidak ada 14,5 persen. Responden yang menganggap PKI dan komunisme sudah menjadi sejarah sebesar 10 persen.

Baca juga: Hasil Survei Median Ungkap Masih Ada 45,7 Persen Masyarakat yang Tak Mau Divaksin Covid-19

"Indonesia punya Pancasila 8,5 persen. Isu komunis kepentingan politik 6,6 persen. Siasat adu domba 5,7 persen. Agama di Indonesia dilindungi 4,4 persen, dan isu PKI hoaks 3 persen," ungkapnya.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling, dimana data diambil pada 19-26 Agustus 2021 dengan sampel 1.000 responden.

Survei Median ini memiliki margin of error sebesar lebih kurang 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com