Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Kompas.com - 24/09/2021, 14:47 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman meminta pemerintah mengevaluasi data sebaran Covid-19 pasca ditemukannya klaster di sekolah.

Menurut Dicky, adanya klaster di sekolah menunjukkan bahwa saat ini penyebaran virus corona masih terjadi dengan intensitas cukup tinggi.

“Sebetulnya dari sisi manajemen resiko sudah benar bahwa ini ditemukan klaster, ini berarti Dinas (Pendidikan) sudah punya kesiapan dengan sistem deteksi,” terang Dicky dihubungi Kompas.com, Jumat (24/9/2021).

“Yang menjadi masalah adalah tidak validnya data di masyarakat yang diklaim menurun, kasus menurun, tes positif menurun. Dengan klaster ini, data itu harus dievaluasi, direview, berarti ada yang salah,” tegas dia.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Menurut Dicky penyebaran Covid-19 di sekolah juga mencerminkan laju penyebaran virus di masyarakat.

“Ini ada yang enggak nyambung, antara data indikator epidemiologinya yang membuat PPKM turun, dengan apa yang terjadi di sekolah, klaster-klaster ini,” ungkap dia.

Dicky menjelaskan munculnya klaster di sekolah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mesti menguatkan kembali mekanisme testing, tracing, treatment (3T) dan protokol memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas (5M), dan vaksinasi.

“Kalau itu tidak dilakukan dengan kuat berarti tidak berpihak pada pemulihan, kalau saya lihat sekedar respon itu, dan saya lihat sekedarnya. Bahkan ada pelonggaran-pelonggaran. Kalau misal kita lakuan banyak tes, ketahuan kok, bakal ketauan masih ada banyak kasus penyebaran,” paparnya.

“Jadi jangan menganggap kita ini sudah aman, belum aman,” ucap Dicky.

Jika data tidak dibenahi Dicky khawatir bahwa pemerintah akan kaget dengan adanya kasus Covid-19 yang tiba-tiba kembali meningkat.

Baca juga: Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud Ristek soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

“Ya berbahaya kalau klaim data Itu tidak valid, ya lemah dukungannya, ya abai, dan artinya jangan kaget kalau (kasus Covid-19 kembali) meledak-ledak,” pungkasnya.

Adapun berdasarkan keterangan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito ada 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster baru Covid-19 selama pembelajaran tatap muka (TPM) terbatas.

Wiku mengatakan, data itu disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) per 23 September 2021.

“Dari 47.033 sekolah yang disurvei hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan klaster kasus (Covid-19) selama PTM dilakukan,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/9/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com