Menko PMK Ungkap Pemerintah Beri Bantuan Saat Pandemi Jadi Kunci Tak Ada Kerusuhan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 Indonesia termasuk negara yang tidak dilanda kerusuhan sosial karena pemerintah mampu mengamankan jaring pengaman sosial.

Saat ini, kata dia, seluruh dunia termasuk Indonesia sudah harus berbicara mengenai pemulihan ekonomi, di samping tetap harus mengurus masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial tersebut.

"Syukurnya kita telah melaksanakannya dengan baik. Buktinya sampai sekarang kita termasuk negara yang tidak pernah dilanda kerusuhan sosial, amuk sosial karena reaksi masyarakat yang kelaparan atau tidak dapat pelayanan kebutuhan dasarnya," ujar Muhadjir di acara webinar 83 tahun Sinar Mas bertajuk Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Penghapusan Mural, antara Sikap Antikritik dan Instruksi Jokowi yang Tak Didengarkan...

Menurut Muhadjir, apabila pemerintah gagal mengamankan jaring pengaman sosial, maka akan terjadi kerusuhan massal di beberapa area.

Apabila kerusuhan tersebut terjadi, kata dia, maka ongkosnya akan jauh lebih besar dan mahal. Termasuk risiko-risiko di sektor lainnya.

"Kalau gagal mengamankan jaring pengaman sosial, kemudian terjadi social unrest, kerusuhan massal di beberapa area, maka kita tidak bisa fokus menangani Covid-19 saja tapi juga harus memadamkan gejolak masyarakat di mana-mana," kata dia.

Dengan demikian, ujar Muhadjir, saat ini diperlukan waktu-waktu tertentu untuk mengetuk hati masyarakat agar mereka bersyukur.

Baca juga: Menko PMK Sebut Berubahnya Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi Tergantung Masyarakat

Pasalnya, jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sejauh ini masih terkendali dengan baik.

Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang diberikan adalah bantuan sosial (bansos) dalam program keluarga harapan (PKH) berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLT), dan beberapa bantuan lainnya.