Pemerintah Berupaya Ciptakan Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, saat ini pemerintah berupaya menciptakan perubahan birokrasi dalam pelayanan publik.

Yasonna mengatakan, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk mengubah birokrasi. Selama ini, birokrasi dipandang terjebak pada hal-hal yang bersifat prosedural dan bersifat administratif.

"Birokrasi Indonesia saat ini sedang berjuang menciptakan momentum perubahan layanan birokrasi," kata Yasonna, dalam acara pembukaan Program Digital Leadership Academy 2021, secara daring, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Yasonna: Birokrasi Harus Beradaptasi dengan Perkembangan Era Digital

Yasonna mengatakan, birokrasi saat ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital.

Hal itu dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, akurat sederhana, berbiaya murah dan mudah diakses oleh masyarakat.

Upaya digitalisasi tentu memerlukan sumber daya manusia yang memahami teknologi. Sehingga, hal itu akan berdampak pada pola dan mekanisme kerja birokrasi.

"Presiden selalu mengatakan persaingan antara negara-negara besar, di dunia bukan antara yang besar dan yang kecil," ujarnya.

"Tetapi siapa yang tercepat maka penggunaan teknologi digital is a must everything is digital," ucap Yasonna.