Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Mesin Diplomasi Indonesia Akan Terus Bergerak untuk Penuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 11/09/2021, 13:11 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengucapkan terima kasih pada perintah Belanda karena telah mendatangkan 500.000 vaksin Johnson and Johnson.

Menurut Retno, pemerintah Belanda sepakat untuk memberikan bantuan sebanyak 3 juta dosis vaksin untuk Indonesia.

“Ini adalah kedatangan dukungan kerjasama Belanda yang ketiga kalinya. Sebelumnya Indonesia telah menerima 657.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Belanda sebagai bagian komitmen dose sharing dari Belanda (sebanyak) 3 juta dosis,” terang Retno dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (11/9/2021).

“Atas nama pemerintah Indonesia saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Belanda atas solidaritas dan persahabatannya,” sambung Retno.

Selain itu, Retno juga menyinggung situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini di berhagai negara.

Baca juga: Moderna Kombinasikan Vaksin Covid-19 dengan Vaksin Flu, untuk Apa?

Retno menjelaskan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklaim terjadi trend penurunan penyebaran kasus di tiga wilayah yaitu Afrika, Asia Tenggara dan Mediterania Timur.

“Alhamdulilah Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami tren penurunan. Di dalam beberapa hari terakhir positifity rate nasional berhasil turun dibawah 5 persen yang merupakan ambang batas WHO,” katanya.

Ia juga memaparkan bahwa Dirjen WHO menyebutkan tingkat vaksinasi yang tinggi akan menyebabkan terputusnya hubungan antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian.

“Artinya meskipun terjadi lonajakan kasus namun tidak diikuti dengan kenaikan rawat inap dan juga kematian. Dan ini membuktikan bahwa vaksin bekerja,” tutur dia.

Retno menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan berbagai kerja sama luar negeri untuk menjamin kebutuhan vaksin nasional.

Baca juga: Wamenkes: Vaksin Johnson & Johnson Akan Didistribusikan ke Wilayah Aglomerasi

“Yang pasti mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara,” imbuh dia.

Diketahui untuk pertama kalinya Indonesia menerima vaksin Johnson and Johson yang berjumlah 500.000 dosis.

Vaksin itu merupakan hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemeirntah Belanda.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, vaksin Johnson and Johnson sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari BPOM pada 7 September 2021.

Ia menjelaskan bahwa vaksin Johnson and Johnson akan diberikan untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun keatas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com