Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Overcapacity, Mahfud Rencanakan Pembangunan Lapas Baru Usai Kebakaran Lapas Tangerang

Kompas.com - 08/09/2021, 17:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pihaknya tengah membicarakan pembangunan lembaga pemasyarakatan baru yang lebih banyak, menyusul kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9/2021) dini hari.

Adapun rencana itu, kata Mahfud, sudah dibicarakan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Ada dua hal yang kami bicarakan dengan Menkumham, kami berencana segera membangun lapas-lapas baru," kata Mahfud dalam konferensi pers di Lapas Kelas I Tangerang, Rabu sore.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Evaluasi Menyeluruh Kondisi Lapas yang Kelebihan Penghuni

Mahfud mengungkapkan latar belakang mengapa pemerintah hendak membangun lapas-lapas baru.

Ia menilai, sejauh ini banyak lapas-lapas di Indonesia yang melebihi kapasitas atau overcapacity.

"Satu kamar yang tidak terlalu luas itu isinya bisa 20-30 orang, terakhir saya sama pak Reynhard (Dirjen Pemasyarakatan) ke Pasuruan ada satu kamar kecil itu isinya 40 orang," ucap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menambahkan bahwa lapas yang penuh kapasitas itu kebanyakan diisi oleh pengguna narkotika.

Baca juga: Menkumham Sebut Kondisi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Sulit Dikenali, Perlu Tes DNA untuk Identifikasi


Adapun rencana penambahan lapas baru itu, kata dia, sudah direncanakan sejak dirinya menjadi anggota DPR tahun 2004.

Namun, terdapat kendala dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR.

"Sejak tahun 2004 dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR, tapi selalu tidak jadi, karena pertimbangan anggaran ini itu," kata Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud juga menekankan, Kemenko Polhukam dan Menkumham akan fokus ke pembangunan lapas baru.

Baca juga: Istana Sampaikan Dukacita atas Kebakaran Lapas Tangerang


Dia mengaku bakal membantu mencarikan tanah untuk pembangunan lapas. Salah satu saran Mahfud, adalah dengan menggunakan tanah yang merupakan aset dari kasus BLBI.

"Saya katakan saya cari tanahnya, Anda perlu berapa ribu hektar. Saya sudah bicara dengan Kemenkeu, tanah-tanah BLBI yang sekarang kami kuasai itu. Oke nanti lembaga permasyarakatan butuh berapa ribu hektar di seluruh Indonesia," kata dia.

Menurut Mahfud penggunaan lahan BLBI itu lebih baik untuk pembangunan lapas daripada dirampas oleh obligor BLBI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com