Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Turun, Kemenkes: Jangan sampai Kebablasan Lagi

Kompas.com - 07/09/2021, 16:56 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berkali-kali diterapkan pemerintah diklaim berhasil menurunkan kasus positif Covid-19.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu, penurunan kasus positif sebesar 6,7 persen.

"Jadi, saya kira terbukti mobilitas itu turun, kita berhasil melalui PPKM, sangat berhasil," kata Maxi dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun, Wapres: Jangan sampai Euforia karena Merasa Aman

Namun, Maxi meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan virus dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak euforia dengan penurunan kasus positif Covid-19.

"Jangan sampai kebablasan lagi, kita enggak boleh jumawa dengan melihat kasusnya sudah menyentuh di bawah 10.000 bahkan bergerak 5.000 per hari," ujarnya.

Maxi menambahkan, kondisi pandemi Covid-19 yang mulai membaik juga dipengaruhi oleh program vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta suntikan vaksin Covid-19 per hari mencapai 2,5 juta agar kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai pada akhir tahun.

"Tapi tujuan herd immunity itu bukan tujuan utama, yang penting kita melakukan vaksinasi sebanyak mungkin dari target yang kita tetapkan," pungkasnya.

Baca juga: Wapres: Keberhasilan Penanganan Covid-19 Dipengaruhi Banyak Faktor, Salah Satunya Vaksinasi

Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan cukup signifikan dari sebelumnya, yakni mencapai 4.000 hingga 5.000 kasus per hari dari sebelumnya puluhan ribu kasus.

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tergolong besar dan masih memerlukan kewaspadaan dari masyarakat agar peningkatan kasus tak kembali terjadi.

Saat ini, pemerintah juga masih memberlakukan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat di beberapa daerah, walaupun levelnya telah diturunkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com