Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Minta Polri Tak Hanya Tindak Pelaku Lapangan

Kompas.com - 06/09/2021, 13:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian tidak hanya menindak para pelaku lapangan yang merusak tempat ibadah dan bangunan milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang, Kalimantan Barat.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, selain pelaku lapangan, kepolisian juga harus menindak aktor intelektual agar peristiwa serupa tak terjadi di wilayah lain.

"Karenanya penting penegakkan hukum ini harus serius dan tidak hanya pelaku lapangan," kata Anam, dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9/2021).

Baca juga: Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut SKB Nomor 3 Tahun 2008

Anam meyakini bahwa kepolisian dapat dengan mudah menangkap siapa auktor intelektualis di balik peristiwa tersebut.

Keyakinan tersebut tak lepas dengan adanya rekam jejak digital sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi.

"Komnas HAM juga mendapatkan dari berbagai jaringan di sana rekam jejak digital yang memang nuansanya adalah nuansa provokasi, kebencian dan sebagainya," ucap Anam.

Selain itu, Anam mengungkapkan, jauh sebelum peristiwa perusakan meletus, eskalasi sudah terlihat.

Eskalasi tersebut berupa ujaran kebencian hingga provokasi yang mengarah kepada kelompok Ahmadiyah.

Baca juga: Komnas HAM Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang

Komnas HAM sendiri sudah menangkap adanya eskalasi tersebut dan berusaha membangun dialog dengan aparat Polda Kalimantan Barat.

Hal ini dilakukan Komnas HAM agar Polda Kalimantan Barat dapat mencegah terjadinya suatu konflik sekaligus mempertanggungjawabkan eskalasi yang terjadi.

"Karena memang peristiwa ini bukan peristiwa ujuk-ujuk (tiba-tiba), enggak. Ada eskalasi yang kita lihat. Ini eskalasinya sudah dilihat duluan," ujar Anam.

Baca juga: Duduk Perkara dan Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com