Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Tak Klaim Sepihak Penanganan Pandemi

Kompas.com - 29/08/2021, 19:04 WIB
Tsarina Maharani,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar tidak menyatakan klaim sepihak soal penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Netty, klaim sepihak yang berlebihan dapat melemahkan upaya penanganan pandemi.

"Jangan sampai menjadi overclaiming sepihak yang meninabobokan dan melemahkan semangat serta upaya penanganan pandemi," kata Netty saat dihubungi, Minggu (29/8/2021).

Baca juga: Demokrat Minta Pemerintah Tidak Sibuk Selebrasi Dini Penanganan Covid-19

Menurut politikus PKS itu, pemerintah perlu melihat soal penanganan pandemi dalam perspektif yang objektif.

Misalnya, dengan merujuk kepada indikator-indikator yang ditetapkan oleh para ahli dan lembaga yang mengurusi bidang kesehatan.

Netty menyinggung survei nasional yang menyatakan mayoritas masyarakat Indonesia belum sepenuhnya puas dengan penanganan pandemi oleh pemerintah.

"Kadar atau indeks keberhasilan penanganan seharusnya berdasarkan data yang valid dan akurat tentang angka testing (pengetesan) dan tracing (pelacakan), penurunan bed occupancy rate (BOR), penanganan isolasi mandiri, ketersediaan obat, alat kesehatan dan oksigen, serta cakupan vaksinasi," ucapnya.

Netty mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak tunggakan rumah sakit yang belum dibayar pemerintah. Insentif tenaga kesehatan juga banyak yang belum cair.

Selain itu, lanjut dia, distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi semrawut.

"Padahal angka pengangguran, korban PHK, CPMI gagal berangkat, pelaku UMKM yang gulung tikar, serta rumah tangga pra sejahtera terus bertambah menunjukkan bahwa penanganan belum sepenuhnya berhasil," tuturnya.

Baca juga: UPDATE 29 Agustus: Sebaran 551 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Timur Tertinggi

Sementara itu, dalam pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021), Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan penuh soal penanganan pandemi Covid-19.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai, penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah pada saat ini sudah berada di jalur yang benar.

Seharusnya, kata dia, langkah itu diikuti dengan kedisiplinan masyarakat di dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

"Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak (Presiden Jokowi), jalur kita sudah betul," ujar Megawati sebagaimana dikutip dari tayangan di YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu (28/8/2021).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, kepemimpinan Jokowi selama pandemi berjalan efektif.

Berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah pun dinilai telah diambil dengan baik.

"Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com