Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 52 Persen Responden Tidak Setuju PPKM Darurat

Kompas.com - 25/08/2021, 23:59 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 52 persen responden tidak setuju dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Survei tersebut dilakukan pada periode 30 Juli-4 Agustus 2021.

"Hanya 42,6 persen responden yang setuju PPKM darurat dilakukan untuk mengurangi penularan Covid-19," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (25/8/2021).

PPKM darurat di Jawa-Bali diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Setelahnya, pemerintah memberlakukan PPKM level 4 pada 21-25 Juli.

Baca juga: Klaim Keberhasilan PPKM Darurat di Jakarta di Tengah Kasus Kematian yang Masih Tinggi

Selama periode tersebut dilakukan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor, mulai dari pekerjaan, pendidikan, tempat makan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Per 26 Juli hingga 2 Agustus, pemerintah memperpanjang PPKM level 4. Selama kebijakan tersebut, pemerintah melonggarkan pembatasan di sejumlah sektor.

Burhanuddin mengatakan, 63,6 persen responden juga merasa PPKM darurat tidak mendesak dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal mereka.

Hal ini, kata dia, diiringi dengan 45,9 persen responden yang merasa tingkat penularan virus Corona di wilayah mereka tidak parah.

"Hanya 34,4 persen responden yang merasa penularan virus Corona sedikit parah, parah, dan sangat parah," ujarnya.

Terakhir, Burhanuddin mengatakan, sebanyak 66,2 persen responden setuju dengan opini bahwa pembatasan sosial tidak diperlukan lagi, setiap warga harus menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing.

Kemudian, 27,1 persen responden setuju dengan opini bahwa pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan masih harus terus dilakukan.

Baca juga: Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Toleransi kesalahan (margin of error) survei ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com