Salin Artikel

Survei Indikator: 52 Persen Responden Tidak Setuju PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 52 persen responden tidak setuju dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Survei tersebut dilakukan pada periode 30 Juli-4 Agustus 2021.

"Hanya 42,6 persen responden yang setuju PPKM darurat dilakukan untuk mengurangi penularan Covid-19," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (25/8/2021).

PPKM darurat di Jawa-Bali diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Setelahnya, pemerintah memberlakukan PPKM level 4 pada 21-25 Juli.

Selama periode tersebut dilakukan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor, mulai dari pekerjaan, pendidikan, tempat makan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Per 26 Juli hingga 2 Agustus, pemerintah memperpanjang PPKM level 4. Selama kebijakan tersebut, pemerintah melonggarkan pembatasan di sejumlah sektor.

Burhanuddin mengatakan, 63,6 persen responden juga merasa PPKM darurat tidak mendesak dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal mereka.

Hal ini, kata dia, diiringi dengan 45,9 persen responden yang merasa tingkat penularan virus Corona di wilayah mereka tidak parah.

"Hanya 34,4 persen responden yang merasa penularan virus Corona sedikit parah, parah, dan sangat parah," ujarnya.

Terakhir, Burhanuddin mengatakan, sebanyak 66,2 persen responden setuju dengan opini bahwa pembatasan sosial tidak diperlukan lagi, setiap warga harus menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing.

Kemudian, 27,1 persen responden setuju dengan opini bahwa pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan masih harus terus dilakukan.

Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang.

Toleransi kesalahan (margin of error) survei ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/25/23590071/survei-indikator--52-persen-responden-tidak-setuju-ppkm-darurat

Terkini Lainnya

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke