Pemerintah Berupaya Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024. Target ini lebih cepat enam tahun dari komitmen global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

SDGs mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2030. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Di situ memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu akhir tahun 2024,” ujar Ma'ruf, yang juga menjadi Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2024

Mengacu pada definisi dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kategori kemiskinan ekstrem yakni warga yang berpenghasilan kurang dari 1,9 dollar AS per hari.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020.

"Saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama," kata Ma'ruf.

Kelompok tersebut yakni kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Pada tahun anggaran 2021, kata Ma'ruf, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos) dan subsidi mencapai Rp 272,12 triliun.

Kemudian, anggaran program serta kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp 440,69 triliun.

"Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," tutur dia.

Baca juga: Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Jadi 0 Persen, Pemerintah Bakal Rombak Sistem Bansos

Ma'ruf menilai, konvergensi sangat penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi. Mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan yang diterima masyarakat berhak.

Menurut Ma'ruf, konvergensi tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem sejak perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran hingga pelaksanaan program tertuju pada satu titik yang sama.

"Jadi diharapkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi program/kegiatan tersebut agar dapat disinkronisasi dan konvergensi difokuskan ke wilayah-wilayah kantong kemiskinan ekstrem," kata dia.

Selain itu juga memastikan rumah tangga miskin ekstrem menerima manfaat seluruh program tersebut.

Adapun rapat pleno TNP2K tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Hadir pula Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala BPS.