Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Melapor Ke Sini Jika Vaksinasi Covid-19 Diminta Bayar

Kompas.com - 24/08/2021, 18:02 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat melapor jika dipungut biaya saat mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan, sejak awal program vaksinasi Covid-19 tidak dipungut biaya.

Maka jika ada pihak-pihak yang melakukan pungutan biaya, Johnny meminta, masyarakat melaporkannya ke call center 021-1500567 atau email pengaduan.itjen@kemkes.go.id.

"Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas tanpa pandang bulu jika ada oknum yang meminta bayaran," terang Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).

Selain itu Johnny meminta masyarakat untuk tidak memilih-milih jenis vaksin.

Baca juga: UPDATE 24 Agustus: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 15,67 Persen dari Target

"Karena semua vaksin sudah terbukti aman dan mampu mengurangi risiko sakit berat," kata dia.

Johnny menyebut, saat ini pemerintah telah menyuntikkan 90 juta dosis vaksin. Angka tersebut menyebabkan Indonesia berada di peringkat 9 negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia.

Ia menegaskan saat ini pemerintah terus mendorong agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah akan terus mendorong percepatan vaksinasi hingga mencapai 100 juta dosis vaksin yang disuntikan pada akhir bulan ini," imbuhnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Selasa (23/8/2021) sebanyak 32,6 juta orang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Baca juga: Sempat Ragu, Ibu Hamil di Tegal Ini Putuskan Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya

Angka tersebut setara dengan 15,67 persen dari target pemerintah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Sementara itu sebanyak 58,4 juta masyarakat disebut telah menerima vaksinasi dosis pertama.

Pemerintah diketahui menargetkan sebanyak 208.265.720 orang yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com