Soal Penanganan Pandemi, AHY: Negara Tak Boleh Gagal Fokus antara Api dan Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan pemerintah agar tidak gagal fokus dalam upaya penanganan pandemi dan krisis ekonomi akibat pandemi.

AHY mengingatkan, bak api dan asap, pandemi adalah api yang menyebabkan asap berupa persoalan ekonomi sehingga penanganan pandemi semestinya jadi prioritas pemerintah.

"Sejak awal kami tegas mengingatkan bahwa dalam menangani pandemi, negara tidak boleh gagal fokus antara api dan asap," kata AHY saat menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara yang ditayangkan akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Jangan kita habis-habisan berupaya menghilangkan asapnya, sedangkan apinya gagal kita padadamkan secara total. Selama ada api, selalu akan ada asap," kata AHY.

Baca juga: 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia, AHY: Hari ini Musuhnya Bukan Penjajah tetapi Covid-19

AHY mengatakan, sulit diterima apabila di tengah ancaman serius terhadap kesehatan publik masih ada agenda-agenda lain yang tidak relevan dan tidak urgen tetapi tetap dipertahankan.

Ia mencontohkan, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang ternyata masih lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran kesehatan.

Padahal, dalam situasi pandemi, pemerintah semestinya memprioritaskan kapasitas rumah sakit beserta fasilitas pendukungnya, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menambah pasokan vaksin dan mempercepat distribusinya.

AHY pun menekankan, keselamatan manusia semestinya berada di atas segalanya, termasuk pemulihan ekonomi.

"Pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali," kata dia.

Di samping itu, AHY menyoroti kebijakan-kebijakan terkait penanganan pandemi yang dinilainya tidak dijalankan secara teintegrasi dan tersinkronisasi.

Baca juga: AHY: Pandemi Belum Ada Tanda-tanda Mereda, Perekonomian Rakyat Masih Terpuruk

Ia menyebut, di tingkat pusat cukup sering terjadi overlapping kewenangan dan kebijakan publik antarlembaga.

Sementara itu, kebijakan antara pusat dan daerah maupun antardaerah juga sering kali tidak sejalan.

"Selain membingungkan, hal ini tentu berbahaya, ditambah dengan persoalan-persoalan terkait transparansi dan akurasi data yang menyulitkan diimplementasikannya kebijakan 3T secara efektif dan efisien," kata AHY.