Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Nilai Demokrasi Bukan Tujuan, tapi Alat untuk Mencapai Cita-cita Bangsa

Kompas.com - 23/08/2021, 14:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta, agar demokrasi tidak menjadi tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, bila menjadikan hal itu agar Indonesia dipandang menjadi negara dengan indeks demokrasi yang tinggi.

Menurut Paloh, demokrasi seharusnya dijadikan alat untuk mencapai tujuan atau cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Untuk itu, sekali lagi saya harus mengatakan bahwa bagi saya dan bagi Nasdem, demokrasi bukanlah tujuan. Enggak ada urusan dengan demokrasi sebagai suatu yang dikatakan tujuan bagi kehidupan kita," kata Paloh dalam acara dialog kebangsaan Ketua Umum Partai Nasdem memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

"Demokrasi merupakan alat, tools, equipment, satu sistem yang kita sepakati untuk menghantarkan tujuan-tujuan kita," sambung dia.

Kendati demikian, ia menyadari bahwa indeks demokrasi Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh The Economist Intellegence Unit (EIU) bahwa pada 2020 mencapai 6,3 atau turun dari tahun sebelumnya, yaitu 6,48.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Tak Punya Budaya Malu, 100 KPK Pun Tak Akan Berefek Berantas Korupsi

Selain itu, ia juga menyoroti nilai-nilai pluralisme di Indonesia apakah sudah berjalan dengan semestinya. Sebab, ia melihat, realita yang ada saat ini adalah menguatnya politik identitas yang kembali mengungkit isu SARA di dalamnya.

"Kita paling khawatir, kalau ada persepsi yang menyatakan dalam indeks apapun itu, demokrasi kita sudah menurun. Tapi realita yang ada, politik identitas semakin menguat. Isu SARA masih ada di kanan kiri kita. Apakah nilai-nilai pluralisme kita telah kita jalankan sepenuhnya?," tanya Paloh.

Oleh karena itu, Paloh menyarankan agar pemerintah dalam hal ini dapat melakukan supervisi agar demokrasi tak lebih banyak menghasilkan keburukan.

Sebab menurut dia, demokrasi masih bisa diubah, diatur dan menempatkan diri secara lebih baik dalam implementasinya.

"Itulah sebenarnya demokrasi yang kita harapkan. Dan dalam keseharian kita, demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini. Kalau tidak disupervisi dalam hal ini khususnya oleh yang memiliki otoritas penyelenggara negara ini," tuturnya.

Baca juga: Surya Paloh: Kita Dorong Semua Kekuatan untuk Cari dan Selamatkan 53 Awak KRI Nanggala

Lebih lanjut, Surya Paloh mengaku was-was dengan sistem demokrasi saat ini yang menurut dia, tidak terjaga.

Ia pun meminta agar elite bangsa memberikan supervisi soal makna kebebasan demokrasi di Indonesia.

Sebab, ia melihat bahwa demokrasi Indonesia saat ini justru masuk dalam kategori super liberal di mana sebagian masyarakat menganggap hak-haknya tidak boleh dikurangi, termasuk oleh pemerintah.

Dia menekankan pentingnya memahami kebebasan yang bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Kebebasan tidak absolute, kebebasan tetap memerlukan kebebasan yang bertanggung jawab," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com