RAPBN 2022, Jokowi Targetkan Pengangguran Turun 5,5-6,3 Persen, Kemiskinan Turun 8,5-9,0 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap kebijakan belanja negara yang disusun dalam RAPBN 2022 dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan.

Pembangunan yang dimaksud antara lain menurunnya angka pengangguran sekaligus kemiskinan.

Hal ini disampaikan presiden dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

"Sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Anggaran Belanja Pemerintah Rp 2.708,7 Triliun di RAPBN 2022, Ini Rinciannya

Selain itu, diharapkan berbagai kebijakan belanja negara dapat menekan angka ketimpangan sehingga rasio gini berada di angka 0,376-0,378.

Kemudian, ditargetkan indeks pembangunan manusia berada di kisaran 73,41-73,46.

Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.

Anggaran itu diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun. Dana ini untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," ujar Jokowi.

Baca juga: Target Jokowi Tahun Depan: Turunkan Tingkat Kemiskinan hingga 8,5 Persen

Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun.

Kemudian, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 384,8 triliun.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar dan mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

"Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi," kata presiden.