JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta agar pemerintah mengefektifkan program bantuan sosial, terkhusus untuk keluarga miskin sebagai akibat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.
"Sedangkan untuk di lapisan rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya," kata Said dikutip dari situs DPR, Jumat (6/8/2021).
Baca juga: PDB RI Kuartal II 7,07 Persen, BI: Telah Lampaui Nilai Sebelum Covid-19
Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07 persen year on year (yoy) pada kuartal II 2021.
Selain itu, dia menyoroti meningkatnya laju ekspor dan impor di mana pada kuartal II 2021, ekspor tumbuh 31,78 persen yoy dan impor tumbuh 31,22 persen yoy.
Oleh karena itu, Said menyarankan pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang produk domestik bruto (PDB) dari sisi pengeluaran cukup tinggi.
"Seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia berharap pemerintah mengantisipasi kebijakan tapering off atau pengetatan moneter yang rencananya akan dilanjutkan oleh The Fed pada Oktober 2021, jika ekonomi Amerika Serikat menunjukkan perbaikan.
Baca juga: Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci
Pemulihan ekonomi AS itu, tambah dia, mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan nasional yang konsekuensinya akan menekan Rupiah.
"Namun, peluangnya, potensi ekspor kita akan meningkat. Sebab, AS adalah pasar ekspor tradisional kita. Total ekspor kita ke AS pada tahun 2021 sebesar 12 persen dari total ekspor," jelasnya.
Politisi PDI-P ini berharap momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2021 dapat bertahan pada kisaran 3,3 sampai 3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan dihadapi pada dua kuartal mendatang.
Diketahui bersama, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 7,07 persen yoy.
Baca juga: Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, capaian ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 17 tahun yang lalu.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 tertinggi sejak triwulan IV tahun 2004 yang saat itu PDB Indonesia tumbuh 7,16 persen," kata Margo dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).
Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia akhirnya mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II 2020.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.