Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Minta Kemenpora Tak Tunda Pemberian Bonus ke Peraih Medali Olimpiade

Kompas.com - 02/08/2021, 16:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan bonus kepada pasangan bulutangkis nomor ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu tanpa ada penundaan.

Ia menekankan agar tidak ada delay atau penundaan terhadap pemberian bonus kepada dua atlet tersebut yang berhasil meraih emas dalam Olimpiade Tokyo 2020.

"Kita ingin sebelum keringat mereka kering, sepulang dari Tokyo. Kita minta Kemenpora bersama Pemerintah RI langsung memberikan bonus kepada mereka. Jangan ada istilah tertunda atau istilah delay," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Beri Selamat ke Greysia-Apriyani, Ketua DPR: Atlet Perempuan Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pemberian bonus harus dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya.

Hal tersebut, menurut dia, akan menjadi preseden baik bagi seluruh atlet yang berjuang dalam cabang olahraga mana pun.

"Kita ingin ini menjadi preseden baik, siapa pun atlet kita, cabor mana pun yang berprestasi dalam kancah internasional harus diapresiasi dengan pemberian bonus sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya," ujarnya.

Huda melanjutkan, pemberian bonus dengan waktu yang cepat itu juga akan menciptakan legacy bagi seluruh anak negeri yang menjadi atlet di masa mendatang.

Oleh karena itu, kata dia, pemberian bonus yang cepat kepada Greysia/Apriyani harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menghilangkan stigma penundaan bonus.

"Hal ini untuk menciptakan legacy bagi seluruh anak negeri ini yang menjadi atlet di kemudian hari. Bisa menjadikan momentum ini bonus tanpa delay, tanpa penundaan. Karena sering kali kan kita menemui hal tersebut," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Huda menambahkan, jika perlu, Kemenpora langsung memberikan bonus kepada Greysia/Apriyani setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa keberhasilan Greysia dan Apriyani telah menghapus berbagai spekulasi bahwa ranking menentukan hasil akhir.

Ia menjelaskan bahwa jika secara ranking, Greysia dan Apriyani berada di bawah pasangan ganda putri China yaitu Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Namun, pada final yang digelar Senin (2/8/2021), ranking itu seolah tidak menjadi relevan karena Greysia/Apriyani memenangkan pertandingan tersebut.

"Ini menebus berbagai spekulasi di mana ranking, ranking itu pada akhirnya tidak jadi relevan. Kita tahu bahwa ranking Greysia/Apriyani berada di bawah pasangan China," ujarnya.

Atas torehan emas tersebut, Huda mewakili Komisi X mengucapkan selamat untuk Greysia/Apriyani.

Baca juga: Jokowi: Selamat dan Terima Kasih, Greysia/Apriyani!

Menurut dia, prestasi tersebut juga merupakan hasil dari doa seluruh rakyat Indonesia dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020.

"Kita apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan ganda putri kita, mbak Greysia dan mbak Apri telah menorehkan sejarah pertama kalinya ganda putri Indonesia berhasil meraih emas. Dan ini pertama kalinya juga bisa masuk final, sekalinya final bisa menyabet emas," ucap Huda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com