Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Jangan demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

Kompas.com - 22/07/2021, 14:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bersikap jujur dan transparan dalam mengungkap data penanganan Covid-19.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Politikus PDI Perjuangan itu meminta kepala daerah tidak menutup-nutupi kasus Covid-19 di wilayahnya demi mendapatkan status zonasi Covid-19 yang lebih baik.

Baca juga: Pemerintah Akan Longgarkan PPKM jika Kasus Turun, Pimpinan Komisi IX: Jangan Pakai Data yang Salah

Puan menegaskan, transparansi data merupakan pondasi agar pemerintah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk bersabar dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

Menurut Puan, apabila data yang disodorkan pemerintah merupakan statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan pada pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," kata Puan.

Ia menekankan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 seharusnya menjadi kesadaran dan kebutuhan seluruh jajaran pemerintah.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

Sebab, selain untuk memetakan persebaran wabah, tes Covid-19 merupakan kunci untuk melihat efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," ujar Puan.

Sebelumnya diberitakan, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah tes Covid-19 yang terdata pemerintah.

Pekan lalu, atau sejak Rabu (14/7/2021) hingga Sabtu (17/7/2021), penambahan kasus harian Covid-19 selalu melewati 50.000. Jumlah testing pada hari-hari itu juga tak kurang dari 240.000 spesimen.

Baca juga: LaporCovid-19: Percuma Angka Kasus Covid-19 Turun kalau Jumlah Testing Merosot

Kasus mulai turun dan tak lagi melewati 50.000 pada Minggu (18/7/2021). Bahkan beberapa hari belakangan kurang dari 35.000 seiring dengan anjloknya testing.

Sejumlah pihak menilai, data dan fakta itu menunjukkan sangat prematur jika menyatakan bahwa pandemi sudah terkendali.

Sementara itu, pemerintah tengah mewacanakan pelonggaran aktivitas ekonomi pada 26 Juli 2021 apabila tren penularan Covid-19 menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com