Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 681 Kasus dengan Varian Baru Virus Corona di Indonesia, Jakarta Terbanyak

Kompas.com - 14/07/2021, 14:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI hingga Minggu (11/7/2021) melaporkan, saat ini ada 681 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tiga varian baru virus corona yang menjadi perhatian WHO.

Ketiga varian tersebut adalah Delta, Alpha dan Beta.

Data Balitbangkes menunjukkan, varian Delta sudah menyebar ke 13 provinsi. Paling banyak penyebarannya terjadi di DKI Jakarta sebanyak 264 kasus dan di Jawa Barat sebanyak 183 kasus.

Baca juga: DKI Jakarta Catat 304 Kasus Covid-19 dengan Varian Corona Delta, Alpha, dan Beta

Sementara itu, untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan varian Alpha menyebar di 10 provinsi.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penyebaran terbanyak dari varian B.1.1.7 asal Inggris tersebut yaitu sebanyak 35 kasus dan sebanyak 9 kasus di Jawa Barat.

Terakhir, untuk varian Beta dilaporkan sudah menyebar di 7 provinsi. Kasus Covid-19 dengan varian B.1.351 ini masih didominasi di DKI Jakarta yaitu sebanyak 5 kasus.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19 di Tengah Ancaman Berbagai Varian Virus Corona di Tanah Air

Berikut sebaran 681 kasus Covid-19 dengan varian Delta, Alpha, dan Beta, dikutip dari laman resmi Litbangkes Kemenkes RI:

DKI Jakarta

Varian Delta: 264 kasus
Varian Alpha: 35 kasus
Varian Beta: 5 kasus

Jawa Barat

Varian Delta: 183 kasus
Varian Alpha: 9 kasus
Varian Beta: 2 kasus

Baca juga: Varian Delta Masih Menyebar, Menkes Minta Masyarakat Kurangi Mobilitas

Jawa Tengah

Varian Delta: 92 kasus
Varian Alpha: 1 kasus

Jawa Timur

Varian Delta: 13 kasus
Varian Alpha: 2 kasus
Varian Beta: 1 kasus

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com