Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Setelah Siswa, Guru dan Petugas Sekolah Tak Boleh Terlewat Ikut Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 14/07/2021, 10:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan dialog secara virtual dengan sejumlah penyelenggara vaksinasi Covid-19 untuk siswa dan masyararakat umum pada Rabu (14/7/2021).

Kegiatan vaksinasi tersebut khusus menyasar siswa SMP dan SMA.

"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas pelaksaan vaksinasi pagi ini untuk anak-anak semua yang SMP maupun SMA," ujar Jokowi dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak-anak semuanya divaksinasi, juga tolong dicek agar guru-guru, petugas-petugas sekolah jangan sampai terlewat vaksinasinya," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, peserta vaksinasi pada Rabu sebanyak 49.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 15.000 pelajar SMP dan 15.000 pelajar SMA.

Baca juga: Jadwal Vaksinasi Keliling di Jakarta Selatan Hari Ini, 14 Juli

Kemudian ada pula 19.000 masyarakat yang khusus nantinya akan diberikan vaksinasi Covid-19 secara door to door.

"Kita ingin mendorong agar vaksinasi ini semuanya bisa dipercepat agar mencapai kekebalan komunal dan kita semua bisa terhindar dari Covid-19," tegasnya.

Jokowi pun mengungkapkan, dirinya telah melakukan dialog dengan dua peserta vaksinasi. Kepala Negara bertanya bagaimana rasanya divaksin.

"Saya tanya sakit ndak? Katanya engga. Enggak sakit Pak," tutur Jokowi.

"Jadi anak-anak yang belum divaksin, yang belum disuntik enggak usah takut, enggak sakit kok," pesannya.

Baca juga: 500 Hari Pandemi Covid-19 dan Target 5 Juta Vaksinasi Per Hari dari Jokowi

Adapun pelaksanaan vaksinasi kepada siswa dan masyarakat ini dilakukan secara serentak di 15 kabupaten/kota yang berada di 14 provinsi daerah episentrum, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Kemudian DIY, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com