Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Kedua 2021 Tergantung Berapa Lama Kenaikan Covid-19

Kompas.com - 05/07/2021, 13:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 akan tergantung kepada kondisi Covid-19 yang saat ini terjadi.

Terutama, pada berapa lama kenaikan kasus Covid-19 berlangsung.

"Untuk (pertumbuhan ekonomi) semester kedua akan sangat tergantung pada kondisi Covid-19 yang sekarang kita hadapi. Terutama berapa lama (kenaikan Covid) dan pengetatan harus dilakukan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 dan Angka Kematian Tertinggi Selama Pandemi...

Menurut dia apabila Juli 2021 penularan Covid-19 bisa dikendalikan dan Agustus sudah mulai beraktivitas normal serta pengetatan dikurangi maka perekonomian bisa tumbuh hingga di atas 4 persen.

Bahkan, menurut Sri Mulyani bisa bertumbuh hingga 5 persen di kuartal kedua.

"Tetapi apabila restriksinya (pengetatan) cukup panjang sebab Covid-19 sangat tinggi maka pertumbuhan ekonomi untuk kuartal ketiga bisa turun di sekitar 4 persen. Ini harus kita waspadai," ucapnya.

"Dengan kebijakan pengetatan ini tentu nanti akan memberikan dampak kepada outlook perekonomian kita. Utamanya di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini. Yakni semester kedua 2021," kata Sri Mulyani.

Sebagaimana diketahui penularan Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia hingga saat ini.

Baca juga: Luhut: Kasus Covid-19 Kemungkinan Masih Naik hingga 14 Juli

Pada Minggu (4/7/2021) terjadi penambahan sebanyak 27.233 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.284.084 orang.

Selain itu, kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada Minggu tercatat mencapai 295.228 kasus.

Jumlah ini merupakan kasus aktif tertinggi selama pandemi Covid-19 di Tanah Air. Angka itu setara dengan 12,9 persen dari total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: UPDATE 4 Juli: 295.228 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia, Tertinggi Selama Pandemi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan PPKM darurat diterapkan pada 3-20Juli 2021.

Hingga Senin, pelaksanaan PPKM darurat telah memasuki hari ketiga.

Kebijakan ini menyasar 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com