Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Voxpol: 73,7 Persen Responden Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Kompas.com - 03/07/2021, 20:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menolak adanya wacana masa jabatan presiden tiga periode. Hal itu terungkap lewat hasil survei lembaga survei Voxpol Center yang dirilis, Sabtu (3/7/2021).

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 73,7 persen dari 1.200 responden menyatakan menolak wacana tersebut.

"Apakah ibu, bapak, saudara, saudari setuju jika masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Kita angkanya cukup besar ya dibanding beberapa lembaga survei lain bahwa yang tidak setuju itu 73,7 persen," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat membacakan rilis secara virtual, Sabtu.

Baca juga: Survei Voxpol: Ganjar Pranowo Terpilih jika Pilpres Digelar Sekarang

Ia melanjutkan, ada 22,6 persen responden yang setuju terhadap wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara itu, hasil juga menunjukkan 3,7 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanya.

Dari hasil survei itu juga diketahui 34,4 persen dari mereka yang menolak beralasa bahwa masa jabatan presiden tiga periode akan menimbulkan kemunduran demokrasi. 

"Kemudian 28,2 persen itu karena menilai regenerasi kepemimpinan mandeg di partai politik. Kemudian 14,2 persen tidak tahu dan tidak menjawab. Kemudian, jebakan bagi presiden ada 4,6 persen. Menghindari KKN dan Oligarki 9,9 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, survei juga mengungkapkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei menujukkan bahwa hanya 54,5 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan. Sementara, 43 persen menyatakan tidak puas.

Kemudian, pada hasil survei evaluasi kinerja pemerintah yang lain menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak bersih dari praktik korupsi dan suap.

"Dalam bentuk pertanyaan seberapa bersih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dari praktik korupsi dan suap sebesar 58,4 persen menjawab tidak bersih yaitu gabungan antara tidak bersih dan sangat tidak bersih," kata Pangi.

Sementara itu, responden yang menjawab pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bersih hanya mencapai 34,8 persen. Hal itu juga merupakan gabungan antara sangat bersih dan bersih.

Baca juga: Survei Voxpol: Elektabilitas Gerindra Tertinggi, Disusul PDI-P dan PKS

Sebagai informasi, survei tersebut dilakukan selama 10 hari dari 22 Juni hingga 1 Juli 2021 dengan menggunakan metode wawancara melalui telepon.

Survei memanfaatkan data base 32.000 nomor handphone yang dimiliki Voxpol Center dan dibentuk dengan metode multistage random sampling.

Adapun margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terdapat 1.200 responden dengan proporsi 50:50 antara laki-laki dan perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com