Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Oksigen Medis

Kompas.com - 01/07/2021, 15:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok tabung dan oksigen medis untuk seluruh Indonesia.

Ia menyebut, sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur melaporkan kekurangan pasokan tabung oksigen medis imbas lonjakan kasus Covid-19.

"Kapasitas oksigen untuk pasien di sejumlah rumah sakit menipis, maka kami meminta pemerintah memastikan ketersediaan oksigen medis untuk pasokan seluruh Indonesia," kata Intan dalam keterangan tertulis.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan, kondisi saat ini memerlukan komitmen dan kebijakan agar seluruh suplai kebutuhan industri dialihkan untuk kebutuhan medis.

Ia juga meminta agar Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Perindustrian untuk memastikan ketersediaan oksigen.

"Selain pasokan yang terbatas, seringkali tabung oksigen medis tersedia namun penyaluran atau distribusinya terkendala. Dalam situasi kenaikan kasus Covid-19 seperti sekarang, harus dipastikan tidak ada hambatan mulai dari produksi sampai distribusi," ujar Intan.

Baca juga: Polisi: Stok Tabung Oksigen Tak Kurang, Hanya Permintaan Meningkat

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan stok oksigen di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 tercukupi.

"Kami bisa sampaikan di sini bahwa oksigen yang ada itu cukup," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (25/6/2021).

Budi menjelaskan, kapasitas produksi oksigen di Indonesia sebagian besar untuk oksigen industri yaitu sebesar 75 persen dan 25 persen oksigen untuk medis.

Budi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan komitmen dari perusahaan oksigen untuk mengalihkan oksigen industri ke oksigen medis.

"Nah, komitmen dari perusahaan ini 75 persen siap diberikan untuk mensuplai di RS. Sehingga dengan demikian kita masih punya room yang cukup," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com