Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nadiem: Kita Kekurangan Jumlah Pengajar dalam Jumlah Cukup Besar

Kompas.com - 01/07/2021, 14:20 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bahwa saat ini Indonesia kekurangan pengajar dalam jumlah besar.

Hal itu ia katakan dalam acara Rakornas Kepegawaian Hybrid Tahun 2021 Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang disiarkan secara daring, Kamis (1/7/2021).

"Namun perbandingan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan ketersediaan guru yang ada saat ini menunjukkan bahwa kita kekurangan jumlah pengajar dalam jumlah yang cukup besar," kata Nadiem.

Baca juga: Nadiem: Indonesia Perlu Lebih dari 2,2 Juta Guru

Menurut dia, dengan jumlah satuan pendidikan formal yang ada Indonesia kekurangan kurang lebih 2,2 juta guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara, saat ini Indonesia baru memiliki sebanyak 1,3 juta guru yang berstatus sebagai ASN atau PPPK sehingga masih memerlukan kurang lebih 900.000 guru.

"Pemerintah telah menyediakan sekitar 300.000 satuan pendidikan formal. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini kita memerlukan lebih dari 2,2 juta guru," ujarnya.

Nadiem mengatakan, jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun pemerintah membutuhkan tambahan lebih dari 1 juta guru.

Guru honorer pun, kata dia, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidik.

Baca juga: Pendaftaran PPPK Dibuka Pekan Depan, Ketua Komisi X Minta Guru Honorer Bersiap

Berdasarkan data yang diterima Nadiem, tahun 2020 jumlah guru honorer hanya tersedia sekitar 700.000 dari kebutuhan 1 juta orang.

"Sebagai akibatnya lebih dari 150.000 guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya," ujarnya.

"Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstreme di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan di mana terdapat SD negeri yang memiliki satu guru ASN. guru tersebut pun terpaksa mengajar di enam kelas berbeda secara bersamaan," kata Nadiem.

Nadiem juga menyoroti masalah kesejahteraan guru honorer yang harus menjadi perhatian bersama terutama masalah gaji.

Baca juga: Setelah Jadi CEO Go-Jek, Nadiem Bercita-cita Menarik Orang Asing Belajar di Indonesia

Ia mengatakan masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji dalam hitungan ratusan ribu karena sekolah tidak mampu membayar.

"Hal itu dikarenakan perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu sekarang tercatat 88 persen guru non PNS tidak memiliki sertifikasi, di mana 55 persen di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri," ucapnya.

"Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com